Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat mencatat jumlah luasan kerusakan hutan mangrove di wilayah Pantura Jawa Barat makin meluas. Kesadaran semua pihak dituntut agar kerusakan bisa dicegah mengingat ancaman abrasi bisa terjadi.
Kadis LH Jawa Barat Prima Mayaningtyas mengatakan jumlah hutan mangrove di wilayah pantura Jawa Barat mencapai 43.000 hektare. Dari luasan ini, mayoritas saat ini kondisinya sudah rusak dan bisa menyebabkan ancaman abrasi ke sejumlah wilayah.
"Yang di (Pantai) Utara Jawa Barat saja, itu 90 persen sudah rusak. Itu di luas (total) 43.000 hektare itu 90 persennya sudah rusak. Itu ada wilayah Indramayu, Subang, Karawang dan Cirebon," kata Prima Mayaningtyas seusai membuka acara Forum Group Discussion Restorasi Mangrove di Pesisir Utara, di Kantor DLH Jabar, Bandung, Selasa (21/6/2022).
Prima mengatakan kerusakan mangrove yang menimpa mayoritas kawasan pantura Jabar ini menandakan kalau perubahan iklim sudah terjadi dan indikator perubahan iklim sudah terjadi. Dalam catatan pihaknya, daerah pesisir Kabupaten Indramayu banyak yang terkena abrasi akibat kerusakan mangrove.
"Kita tahu iklim berubah dan ada lima sektor emisi yang membuat gas emisi rumah kaca kita, semakin besar ke bumi ini. Akan ada perubahan iklim yang besar baik dari sisi energi pertanian, kehutanan hingga limbah domestik.Karena efek dari gas rumah kaca yang membuat permukaan air menjadi tinggi dan 'pumping' yang kita ambil dari air bawah tanah semakin tinggi. Sehingga green belt mangrove tak lagi bisa menahan akar disamping ekspolitasi juga terjadi di wilayah mangrove," kata dia.
Pihaknya juga mencatat kasus degradasi habitat mangrove di wilayah Jawa Barat mencapai 61 persen dan untuk terumbu karang yang rusak sudah mencapai 44 persen. Menurutnya dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanaman mangrove butuh upaya ekstra.
“Kalau mangrovenya kondisi rusak atau tidak ada, maka akan berdampak besar bagi lingkungan seperti terjadinya banjir rob karena mangrove tak bisa jadi berier lagi. Oleh karena itu kita berupaya agar kondisi mangrove bisa semakin kuat," tuturnya.
Pihaknya juga mengajak berbagai komunitas untuk mengatasi permasalahan mangrove di Jawa Barat mengingat jika dilakukan oleh pemerintah itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.
"Penunggalan kerusakan mangrove sejalan dengan arahan dari Pak Presiden dan ada tiga dinas terkait yang terlibat dalam penanggulangan masalah kerusakan mangrove. Ada DLH Jawa Barat, Diskanlut Jawa Barat dan Kehutanan," kata dia.
Pihaknya menambahkan khusus di DLH Jawa Barat ada bidang yang namanya bidang konservasi sumber daya alam dan bidang ini yang akan menangani masalah kerusakan mangrove. "Kami juga memiliki out put taman keanekaragaman hayati. Target kami, di seluruh kabupaten kota punya. Kita akan coba menyasar taman ini ke sisi mangrove nya," tuturnya,
Sementara itu, Yayasan Wanadri menyatakan ada sekitar 190 hektare hutan mangrove di Desa Mayangan, Kabupaten Subang, yang dijadikan model penelitian pihaknya terkait penanggulangan kerusakan mangrove di Jawa Barat.
"Nanti tergantung pemda dukungannya seperti apa. Kami mencoba membuat sebuah model baik itu penelitian sampai penanaman mangrove. Karena penanaman mangrove tak bisa dilakukan sepanjang tahun tapi ada waktu tertentu," kata Ketua Yayasan Wanadri Tri Wahyu.
Wanadri juga mencatat saat ini sejumlah daerah pesisir sudah hilang dan teredam rob. Abrasi air laut juga semakin naik, dan menumpuk karena mangrove tidak ada. "Mangrove itu fungsinya banyak bisa jadi penahan," ujarnya.
