Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di kantor sekretariat MPU Aceh, Lampeuneurut Aceh Besar, Minggu (26/12/2021).
Terungkap dalam pertemuan tersebut MPU Aceh ingin belajar kepada Jabar terkait pengelolaan ekonomi pesantren. Ridwan Kamil kemudian menawarkan program One Pesantren One Product (OPOP) untuk direplikasi di pesantren atau dayah di Aceh.
"MPU Aceh berminat dua hal, satu, kita kan punya program OPOP yang bisa diterapkan oleh dayah-dayah di sini agar mandiri," ujar Ridwan Kamil.
Kang Emil, sapaan akrabnya menuturkan, sejak program OPOP di berjalan sudah ada 2.700 pesantren yang kini punya usaha mandiri.
"Sudah 2.700 pesantren sekarang sudah punya usaha mandiri dalam 3 tahun di Jabar," kata Kang Emil.
Pesantren tersebut kini tak lagi mengandalkan bantuan dari pemerintah karena sudah mampu membiayai operasionalnya secara mandiri.
"Dayah-dayah di sini ingin belajar itu supaya keuangan dayah itu tidak selalu dari pemerintah tapi juga dari kemandirian ekonomi," tutur Kang Emil.
Kedua, Jabar juga mempersilakan program Kredit Mesra (Masyarakat Rkonomi Sejahtera) diadopsi oleh masjid di Aceh lewat bimbingan MPU. Kredit Mesra merupakan program pemberian kredit tanpa bunga dan agunan kepada kaum duafa. Syaratnya hanya menjadi ahli masjid.
"Jadi orang duafa datang ke masjid pulang dapat pinjaman difasilitasi oleh negara," jelas Kang Emil.
Dana pinjaman tersebut bersumber dari bank daerah. Adapun tujuan dari Kredit Mesra ini adalah untuk memberantas rentenir dan pinjol ilegal serta meningkatkan keimanan masyarakat.
"Tujuannya untuk memberantas rentenir dan pinjol ilegal juga keimanan bertambah, di Jabar namanya kredit Mesra," ucap Kang Emil.
Rencananya MPU Aceh dan perwakilan dayah (pesantren) akan datang ke Jabar bulan Februari 2022 mendatang untuk lebih memperdalam kedua program keumatan tersebut.
"Dua hal itu yang MPU ingin belajar, mereka akan datang ke Jabar bulan Februari 2022," pungkas Kang Emil.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga bertemu para pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Sebagai Bapak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Indonesia, Ridwan Kamil menerima undangan tersebut untuk menyerap aspirasi para pengurus BPD di dua provinsi tersebut.
"Hari ini di Aceh karena kebetulan saya menghadiri undangan peringatan 17 tahun tsunami Aceh ada beberapa daerah yang datang menyambut saya, sebagai bapak BPD tentulah diterima dengan senang hati aspirasinya," katanya.
Seperti diketahui, Ridwan Kamil bulan lalu didaulat oleh PABPDSI menjadi Bapak BPD seluruh Indonesia. Kang Emil, sapaan akrabnya menuturkan, harapan PABPDSI kepadanya adalah memperjuangkan harkat martabat dan eksistensi BPD yang selama belum sempurna secara pengakuan.
"Saya diminta untuk memperjuangkan harkat martabat sebuah eksistensi yang belum sempurna pengakuannya," ujarnya.
Kang Emil menyebut, selama ini hak dan kewajiban BPD belum berjalan baik. Padahal dalam demokrasi harus ada eksekutif yang menjalankan dan legislatif yang mengawasi.
"Nah kepala desa sekarang ini belum sama seperti kepala daerah atau pusat, makanya tadi curhatannya banyak hal yang tidak terawasi, kasus dan sebagainya," jelasnya.
Kang Emil optimistis, dengan kekompakan dan kebersamaan PABPDSI yang terus dijaga tujuan organisasi akan tercapai dengan maksimal.
"Pokoknya dengan kekompakan pasti meraih kemenangan, dengan kebersamaan pasti meraih keberhasilan," katanya.
Di hadapan pengurus BPD Aceh dan Sumut Kang Emil mempercayai satu teori bahwa masa depan ada di desa bukan di kota. Syaratnya adalah menguasai teknologi.
"Sehingga nanti bisa tinggal di desa rezeki kota, itu yang akan kita perjuangkan tidak hanya eksistensi organisasinya tapi juga kesejahteraan desanya," ujar Kang Emil.
