Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RKPD Kabupaten Bandung Mulai Digodok, Akomodasi Visi Misi Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kabupaten Bandung mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dengan memasukkan dan mempertimbangkan visi misi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2020 lalu.
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bandung Asep Sukmana
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bandung Asep Sukmana

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dengan memasukkan dan mempertimbangkan visi misi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2020 lalu.

Selain itu, ‎RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan serta memperhatikan permasalahan Covid-19.

Sebagaimana telah diatur dalam SE Mendagri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bandung Asep Sukmana di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2022 dengan tema ‘Pemulihan Perekonomian Masyarakat Yang Inklusif’.

“Musrenbang RKPD Tahun 2022 ini mengakomodir visi misi bupati terpilih, yang nanti substansi dari visi misi tersebut juga akan diakomodir dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang baru,” ungkap Asep, Kamis (1/4/2021).

Hadir dalam acara tersebut Rektor UNPAD Rina Indriastuti, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto, perwakilan Bappeda Jabar Sutrisno, unsur Forkopimda Kabupaten Bandung, Asisten Ekbang Markan, para kepala perangkat daerah, Bupati Bandung Terpilih Dadang Supriatna serta Wakil Bupati Bandung Terpilih Sahrul Gunawan.

Musrenbang, tutur Asep, merupakan mekanisme yang harus ditempuh oleh semua daerah kabupaten kota termasuk provinsi, dalam rangka perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Secara substansi, dalam musrenbang disampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang juga akan dibahas secara khusus.

“Nanti ada beberapa program kegiatan Kabupaten Bandung yang kiranya harus dialokasikan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN dari pusat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan, pembangunan diarahkan pada 9 prioritas. Antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif, pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan kabupaten bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global.

Kemudian juga diprioritaskan pada peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat, pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi, peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan.

“Pembangunan juga akan diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis, serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim,” beber Asep.

Sementara itu dalam pemaparannya, Rektor UNPAD Rina Indriastuti menguraikan, Kabupaten Bandung perlu inovasi untuk kreasi nilai tambah sektor primer dan tersier, dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi dan tujuan wisata.

“Di masa pandemi covid-19, Kabupaten Bandung termasuk daerah paling kuat ketahanan ekonominya, dan sektor industri pengolahan mencatat kontribusi terbesar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yaitu sekitar 50%, meskipun pertumbuhannya minus 2,91% di masa pandemi,” papar Rina Indriastuti.

Menurutnya, terdapat tujuh sektor lain yang memiliki pertumbuhan positif di tengah pandemi, namun kontribusi pada PDRB nya rendah. Salah satunya sektor informasi dan komunikasi, dengan pertumbuhan 23,60%. Kemudian juga sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan pertumbuhan 10,23%.

Selain itu ada sektor jasa keuangan dan asuransi (5,72%), jasa pendidikan (4,27%), jasa pertambangan dan penggalian (2,52%), jasa pertanian, kehutanan dan perikanan (0,52%), dan sektor konstruksi (0,35%).

Indikator ekonomi dan sosial Kabupaten Bandung di 2020, lanjut Rina relatif baik, di mana masyarakatnya mampu menahan dampak sosial akibat pandemi. Pihaknya menganalisa, diperlukan fokus dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Pemulihan ekonomi ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Integrasikan sektor primer, sekunder dan tersier sekaligus, maka pendapatan per kapitanya akan meningkat secara signifikan,” pungkas Rina. (K34)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper