Bisnis.com, PURWAKARTA – Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp300 juta untuk relokasi korban bencana alam di daerahnya.
Pada awal Februari 2021, pergerakan terjadi terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Purwakarta, di antaranya di Kampung Cirangkong, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru yang mengakibatkan mengakibatkan belasan rumah warga dengan kategori rusak berat dan ringan.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan relokasi dilakukan supaya warga yang selama ini terdampak tak lagi bermukim di kampung tersebut. Karena, sesuai kajian mereka harus berpindah ke tempat yang lebih aman.
“Untuk sementara, kita alokasikan anggaran Rp300 juta,” ujar Anne kepada Bisnis.com di kantornya, Senin (8/3/2021).
Anne pun menyadari, anggaran yang disediakan ini masih belum dapat mengakomodisasi secara keseluruhan warga yang terdampak. Makanya, pemkab telah mengirimkan surat ke Kementerian Sosial serta provinsi Jawa Barat untuk membantu rumah-rumah warga yang terdampak bencana pergerakan tanah Tegalwaru ini.
“Sejauh ini, kami terus berupaya, karena anggaran kami terbatas dan belum bisa memenuhi secara menyeluruh. Selain sudah mengalokasikan Rp300 juta di dinas terkait, kita juga akan dorong di anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang masih dibahas regulasinya,” jelas dia.
Bukan hanya bencana alam di Kecamatan Tegalwaru, kata dia, pemerintah pun saat ini sedang mencari solusi terkait pergerakan tanah di Jalur Lingkar Barat, Kecamatan Sukasari yang menyebabkan akses mobilitas warga terputus. Termasuk, upaya pemulihan bencana longsor di Kecamatan Pondoksalam.
Anne menjelaskan, pergerakan tanah tersebut memang kerap terjadi di wilayannya saat pergantian musim seperti sekarang ini. Terlebih, di wilayah perbukitan yang kontur tanahnya jenis lempung. Sehingga, saat diguyur hujan, tanah tersebut menjadi medan luncur.
Sebenarnya, menurut Anne, di pemkab telah mendapatkan rekomendasi assessment dari Badan Geologi tentang terjadinya pergeseran tanah. Dari hasil kajian, pergeseran tanah ini diakibatkan beberapa hal.
Terkait rencana relokasi warga di Kecamatan Tegalwaru, dia menambahkan, hasil dari laporan Badan Geologi salah satu penyebabnya, karena adanya aktivitas penambangan batu. Kemudian, terjadinya alih fungsi tanah yang dulunya hutan dengan tanaman keras, sekarang menjadi menjadi kebun. (K60)
