Bisnis.com, PURWAKARTA — Kabupaten Purwakarta kini telah resmi memiliki pusat layanan birokrasi berupa mal pelayanan publik (MPP) Madukara.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo meresmikan langsung MPP yang dibangun Pemkab Purwakarta sejak 2019 lalu. Menpan-RB pun terlihat sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah daerah di kabupaten kecil ini. Terlebih, program ini juga sejalan dengan program Kemenpan-RB yang digulirkan sejak 2017 lalu.
Menteri Tjahjo mengatakan, sejauh ini antusiasme pemerintah daerah cukup tinggi dalam membangun MPP itu. Menurutnya, ini menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakatnya.
“Sampai saat ini sudah ada 46 kepala daerah yang berkomitmen untuk membangun pusat pelayanan publik ini. Di Jabar sendiri, baru ada beberapa daerah yang telah meresmikan pembukaan MPP ini, Purwakarta salah satunya,” ujar Tjahjo di sela-sela peresmian MPP Madukara Purwakarta, Senin (7/12/2020).
Menurut dia, MPP menjadi salah satu terobosan untuk menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga, kata dia, hal ini berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.
“MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” jelas dia.
Dia berpendapat, inovasi baru dari pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa selama ini pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan.
Namun, dengan sistem digitalisasi seperti ini, pelayanan yang dilakakukan dipastikan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dia juga berharap, MPP juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan.
Kunci dari efektivitas kehadiran MPP ini, adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi. Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat, karena cukup hadir pada satu tempat mereka mendapatkan berbagai layanan.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pembangunan MPP memang menjadi salah satu program prioritas pihaknya karena berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
“Salah satu program kerja kami, tak lain memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan propesional. Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan, itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik,” ujar Ambu Anne.
Adapun MPP Madukara sendiri, merupakan salah satu wujud dari program tersebut memang seharusnya MPP tersebut sudah beroperasi sejak pertengahan tahun kemarin. Namun, karena adanya pandemi Covid-19, maka terjadi kemunduran waktu, baik dari sisi pengerjaan pembangunannya maupun operasionalnya.
Anne menjelaskan, pelayanan di MPP Madukara ini terintegrasi antara instansi pusat dan daerah. Termasuk BUMN/BUMD. Pihaknya merinci, di lokasi ini terdapat 185 pelayanan dari 34 instansi. Masing-masing, pelayanan dari 9 layanan instansi vertikal, 1 instansi provinsi, 16 layanan dari OPD kabupaten, serta 8 pelayanan dari BUMN/BUMD.
“Jadi, dengan MPP ini keperluan masyarkat yang terkait perizinan dan non-perizinan bisa terlayani di satu lokasi,” pungkasnya.
