Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PILKADA SERENTAK: Bawaslu Temukan Kasus ASN tidak Netral

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan sejumlah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 24 Agustus 2020  |  14:32 WIB
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. - KPU
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. - KPU

Bisnis.com,BANDUNG—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan sejumlah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah mengatakan temuan dari anggota Bawaslu dan laporan dari masyarakat berjumlah 41 kasus. Hanya saja, setelah ditinjau ulang, lima kasus di antaranya tidak termasuk pelanggaran.

“Berdasarkan hasil tindak lanjut, dari 41 temuan itu 5 di antaranya masuk kategori bukan pelanggaran. Sedangkan ada 36 lainnya yang termasuk pelanggaran. Dari 36 itu 18 di antaranya pelanggaran administratif, tiga pelanggaran kode etik dan 17 pelanggaran hukum lain yang kita lakukan kajian," katanya di Bandung, Senin (24/8/2020).

Dari kategori dugaan pelanggaran administratif, ia menyebut ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak memenuhi syarat. Termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibuat tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Kemudian, berdasarkan kode etik, ia menyebut bahwa anitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) menunjukan keberpihakan kepada salah satu calon. Berkaitan hal ini, Abdullah menegaskan sudah memproses pemberhentian terhadap yang bersangkutan.

“Lalu juga ada PPK memberikan dukungan melalui media sosial. Kita beri ada sanksi teguran tertulis oleh KPU," ucap Abdullah.

Selanjutnya berrkaitan dengan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN, ia mendapatkannya berdasarkan laporan di antaranya ada ASN diduga berkomunikasi maupun menghadiri acara salah satu bakal pasangan calon.

“Kasus yang melibatkan ASN terjadi di sejumlah tempat seperti di Kabupaten Bandung sebanyak enam pelanggaran, Tasikmalaya satu pelanggatan, Kabupaten Sukabumi satu pelanggatan, Kabupaten Pangandaran satu pelanggaran dan Cianjur dua pelanggaran,” terang dia.

Bawaslu sudah mengirim surat hasil pendalaman ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sehingga pemberian sanksi akan dilakukan oleh KASN.

"Ada peringatan teguran dan diumumkan ketika dapat sanksi tersebut. Poinnya Bawaslu sudah menindaklanjuti dan diteruskan KASN dari KASN sudah ada sanksi juga yang dikeluarkan," pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada 2020
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top