Bisnis.com, BANDUNG - Sempat mengalami penurunan pada Maret 2020, angka kemiskinan di Kota Bandung berpotensi kembali melonjak seiring dengan kenaikan angka kemiskinan di Jawa Barat yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebelum terjadi Pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kota Bandung sempat terkoreksi hingga 4.710 orang. Namun dengan pada Pandemi Covid-19 kemungkinan akan terjadi lonjakan kemiskinan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam upaya mengembalikan kemampuan ekonomi Warga Kota Bandung.
Beberapa di antaranya adalah dengan membuka ruang-ruang relaksasi sejumlah sektor usaha yang semula ditutup di tengah Pandemi Covid-19. Ema menyadari ongkos yang harus dibayar pasca penutupan sejumlah usaha di Kota Bandung sangat besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD), lapangan kerja dan juga produktivitas ikut dikorbankan demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.
"Kita mulai perhatikan soal ekonomi, makanya ruang-ruang relaksasi itu tentunya harus menjadi prioritas pemikiran kita, gak bisa mereka terus dikunci, karena kalau mereka tidak jalan, pemerintah tidak dapat apa-apa biaya kesehatan dari mana?," jelas Ema, kepada Bisnis, Minggu (26/7/2020).
Selain membuka ruang relaksasi, strategi Kota Bandung untuk melakukan mitigasi kemiskinan pada saat ini adalah dengan melibatkan aparat kewilayahan seperti lurah dan camat untuk menjadi garda terdepan dalam menginventarisasi kemampuan ekonomi warga.
"Kita bicara hari ini, kondisi sekarang minimal kita mengandalkan betul (aparat) kewilayahan yang paling dekat ke masyarakat, coba betul-betul didengar, dilihat dan inventarisasi bagaimana kondisi masyarakat, sampai diidentifikasi persoalan detailnya seperti apa," jelas Ema.
Ema mengatakan, untuk saat ini pihaknya akan melakukan langkah riil dalam mengatasi kemiskinan di luar prospek komoditas unggulan Kota Bandung. Pasalnya, Ema menganggap dampak kemiskinan bermuara pada daya beli masyarakat melemah dalam memenuhi kebutuhan primer.
Sehingga, dengan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) akan mampu membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan primernya pada masa Pandemi Covid-19 seiring dengan berlangsungnya upaya jangka panjang membangun ekonomi Kota Bandung.
"Program JPS ini kita tetap optimalkan, bahkan kemarin dari Banprov tidak tercover, akan kita cover, hal-hal berkenaan dengan kerawanan kita akomodir," jelas Ema.
Untuk jangka panjang, mengacu pada Pepres 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemkot Bandung akan memastikan penanganan dan keseimbangan antara keduanya dapat berjalan dengan baik.
"Kita akan libatkan para ahli untuk menstimulus sektor ekonomi, seperti UMKM dan sektor unggulan lainnya di Kota Bandung," ungkapnya.
Berdasarkan data BPS Jabar, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 544,3 ribu jiwa, dari 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019 menjadi 3,92 juta jiwa (7,88 persen) pada Maret 2020.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jawa Barat Raden Gandari Adianti mengatakan pasca diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, terjadi panic buying di kalangan ritel besar lantaran adanya isu lockdown seperti yang terjadi di beberapa negara.
"Kemiskinan di Bulan maret terpengaruh banyak hal salah satunya adalah adanya Covid-19, tapi disini terlihat Pandemi Covid ini baru diumumkan oleh presiden 2 Maret 2020, bahwa ada dua WNI di Depok Positif Corona, terjadi fenomena panic buying ritel besar karena ada isu lock down," kata Raden, Rabu (15/7/2020).
Berdasarkan data yang dimilikinya, tren kemiskinan di Jawa Barat pada September 2014 hingga September 2019 terus menurun. Hanya saja pada Maret 2020 kembali mengalami kenaikan lantaran terjadi Pandemi Covid-19.
Ia menjelaskan, faktor penyebab penambahan angka kemiskinan di Jawa Barat pada periode September 2019 hingga Maret 2020 adalah pertama, ekonomi di Jawa Barat pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 2,73 persen. Namun ini melambat bila dibandingkan dengan capaian triwulan I 2019 yang capainnya mencapai 5,43 persen.
"Jadi ada pelambatan pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Kedua, pada Nilai tukar Petani (NTP) pada kondisi Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 6,84 persen dibandingkan dengan kondisi September 2019 yaitu 110,97 menjadi 104,13.
Ke tiga harga beberapa komoditas bahan pokok, seperti beras, telur ayam, daging ayam ras, gula pasir dan minyak goreng periode September 2019 sampai Maret 2020 mengalami kenaikan.
Dalam menentukan penduduk miskin, pihaknya menentukan terlebih dahulu menentukan Garis Kemiskinan di Jawa Barat. Pada Maret 2020 garis kemiskinan sebesar Rp 410.988 per kapita per bulan meningkat sebesar 2,82 persen dibandingkan dengan keadaan September 2020 yang sebesar Rp399.732 per kapita per bulan.
Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan. Secara total peran komoditi makanan GK sebesar 73,43 persen. Angka ini naik jika dibanding keadaan September 2020 yang sebesar 73.23 persen.
Sementara itu, Nilai Gini Ratio atau ketimpangan pendapatan di Jawa Barat mengalami peningkatan yakni dari 0,398 menjadi 0,403. Jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Gini Ratio di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat. Gini Ratio di perkotaan naik menjadi 0,412 dari 0,408 pada periode sebelumnya begitu pula di perdesaan mengalami kenaikan dari 0,318 menjadi 0,325. (k34)
