Bisnis.com, MAJALENGKA - Layanan logisitik di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menjadi daya tarik seiring dengan mulai padatnya Bandara Soekarno Hatta. Peran maskapai jangkar pun dibutuhkan di sana agar peran BIJB Kertajati sebagai pusat logistik internasional makin optimal.
Senior Consultan Supply Chain Indonesia Joni Gusmali mengatakan bahwa BIJB Kertajati memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik internasional jalur udara.
Berdasarkan informasi yang dimilikinya, beberapa pelaku logistik berkeinginan untuk menggarap pasar kargo antara Jawa dengan Singapura dan Batam melalui BIJB Kertajati. Salah satu alasannya, karena Bandara Soekarno Hatta saat ini sudah cukup padat.
“Penyebaran kargo melalui Bandara Kertajati (KJT) dapat mengurangi risiko keterlambatan pengiriman kargo melalui Bandara Soekarno Hatta (CGK) karena kemacetan jalan darat,” kata Joni kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan bahwa penerbangan kargo dapat mendukung pertumbuhan Bandara Kertajati, sekaligus perekonomian Jawa Barat.
Nantinya , maskapai jangkar atau maskapai yang berminat menjadikan KJT sebagai hub/ homebase. dapat mendukung operasional penerbangan kargo. Maskapai jangkar juga dapat menyiapkan analisis pasar dan aspek operasionalnya.
“Beroperasinya tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) nanti akan menyelesaikan masalah masih kurangnya penumpang dan barang yang datang dan berangkat dari wilayah Bandung Raya,” kata Joni.
Dia memperkirakan selama masa pandemi ini BIJB Kertajati kemungkikan akan lebih banyak diisi oleh masyarakat dari kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.
Namun ketika jalan tol elevated Jakarta-Cikampek sudah beroperasi maka calon penumpang pesawat dari Bekasi, Cikarang, Karawang juga berpotensi untuk berali menggunakan BIJB Kertajati.
Sekedar catatan, selama periode 22 Juni - 26 Juni, Bisnis Indonesia melakukan penulusuran di kawasan Segitiga Rebana (Subang-Majalengka-Cirebon) untuk menggali potensi di kawasan tersebut.
Program ini terlaksana berkat dukungan dari banyak pihak, a.l. Pemprov Jabar, Pemkab Majalengka, Bank BJB, PT Migas Hulu Jabar (MUJ), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, BIJB, Disparbud Jabar, JNE, XL dan Telkomsel.
