Bisnis.com, BANDUNG – Real Estate Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan hunian murah di kawasan industri.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida menilai bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki pengalaman yang matang dalam mengatur letak tata kota. REI pun bersedia membantu Pemprov Jabar dalam membangun tempat hunian di kawasan industri.
Dia menilai bahwa konsep hunian di kawasan industri sangat potensial. Konsep tersebut telah diimplementasikan sejak 3 tahun lalu.
Totok menuturkan bahwa, berkaca dari China, hadirnya hunian murah untuk buruh di kawasan industri, dapat menekan upah buruh. Sebab, jarak dekat antara pemukiman buruh dengan pabrik, membuat para buruh tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi untuk berangkat kerja tiap harinya.
“China sendiri huniannya dekat supaya transportasinya tidak mahal. Itu memang yang harus dilaksanakan. Dan kami di REI punya wakil pengurus hunian untuk di daerah industri. Konsep itu dijalankan karena waktu UMR ditentukan cukup mahal di Jabodetabek, itu supaya industri bergeser, untuk pergeseran itu butuh didukung dan ditangkap peluangnya oleh kepala daerah,” kata Totok kepada Bisnis, Selasa (7/4).
Adapun untuk menarik daya beli buruh terhadap hunian yang disediakan, Totok, hal tersebut dapat disiasati dengan menawarkan pembayaran uang muka 1 persen atau 0 persen sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia.
Menurutnya cara tersebut terbukti efektif di Batam. Di sana, sejumlah buruh yang berasal dari luar Batam tetarik untuk mengambil tempat hunian di dekat industri.
Dengan sejumlah pengalaman yang dimiliki, Totok menyatakan bahwa REI bersedia untuk duduk bersama Pemprov Jabar dalam menyiapkan konsep area untuk hunian di kawasan industri.
Dia hanya meminta kepada pemerintah untuk membangun dan menyiapkan sarana pendukung seperti akses jalan told an lain sebagainya. Dia berpendapat bahwa salah satu tantangan membangun hunian di Kawasan Segitiga Rebana karena belum beroperasinya infrastruktur pendukung, seperti yang terjadi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
“Infrasturktu pendukungnya harus ada, itu alasan kenapa sampai sekarang Bandara Kertajati sepi. Karena infrastruktur pendukungnya kurang, sehingga perjalanan dari Kertajati ke Bandung cukup lama waktunya,” kata Totok.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar setiap perusahaan yang membangun pabrik di wilayah Jawa Barat memberikan fasilitas hunian yang layak bagi seluruh pekerjanya.
Adapun fasilitas hunian yang dimaksud adalah hunian vertikal berupa rumah susun atau apartemen yang dibangun di dekat pabrik atau berada di tengah-tengah kawasan industri.
Hadirnya rumah hunian yang dekat dengan pabrik akan membantu buruh sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk bekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
