Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp298 miliar untuk melakukan percepatan pengentasan permasalahan mewabahnya COVID-19 di Kota Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ema Sumarna mengatakan, angka tersebut merupakan hasil dari Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
"Soal dukungan APBD, alhamdulillah arahan pimpinan kita tindaklanjuti dewan dengan banggar, dukungan APBD ini dengan mengacu ke Permendagri disana seluruh level pemerintah lakukan refocusing, bahwa anggaran dan tadi sudah dirapatkan melalui paripurna bahwa untuk total keseluruhan ada dukungan dana kita persiapkan Rp 298 miliar," ungkap Ema, Senin (6/4/2020).
Dalam anggaran ini menurut Ema akan dibagi untuk tiga komposisi, yakni pertama dalam rangka menangani bidang kesehatan, akomodasi Tim Gugus Tugas Penangan COVID-19 dan alokasi Jaring Pengaman Sosial.
"Yang paling besar itu untuk jaring pengaman sosial, pertma siapa yg akan diprioritaskan untuk dapatkan dana bantuan," jelas Ema.
Menurutnya, dari data yang terus berkembang, ia memperkirakan jumlah maksimal kepala keluarga (KK) yang akan terdampak wabah COVID-19 di Kota Bandung lebih dari 200 ribu KK.
Dari data tersebut, di antaranya ada 137.000 KK yang masuk desil 1-4 dan ditambah dengan 98.000 KK yang berisiko terdampak dari pembatasan aktivitas dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.
"Tapi kita kemarin sepakat bahwa data ini yang namanya menginventarisasi orang terdampak dari pandemi ini gak bisa (selesai) hari ini dan besok lusa. Data ini dinamis," ungkap Ema
Namun, dari jumlah tersebut akan dikurangi dengan warga yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 43 ribuan orang, jadi hanya akan ada 181 ribuan KK yang akan diberi bantuan dari Pemkot Bandung.
Untuk besaran bantuan, Ema memastikan akan menyamakan dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni Rp500.000/KK.
"Bagi masyarakat yang sudah terima rutin 200 ribu (dari pemerintah pusat), nanti mereka gak akan (menerima) Rp500.000 tapi terima angka selisih Rp300.000 supaya pemerataan," jelas Ema.
Untuk teknis penyalurannya, Ema mengatakan saat ini pihaknya masih mematangkan teknis penyalurannya. Namun, untuk sementara dalam penyalurannya pihaknya sudah menentukan akan bekerjasama dengan PT Pos.
"Kalo bicara efektivitas sistem uang akan lebih mudah tinggal gimana kerjasama dengan PT Pos," jelas dia.
Selanjutnya, Ema juga mengatakan alokasi tersebut juga diperuntukan untuk penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi medis maupun non medis. Terlebih ada anjuran dari pemerintah pusat kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah.
"ini kan sekarang juga kebutuhan apalagi ada mask for all semua diarahkan perilaku gak hanya untuk medis, semua harus pakai masker. Ini jd salah satu kegiatan yang benar-benar harus secara maksimum dioptimalkan ketersediaan APD. Kemudian disinfektan, kemudian juga obat-obatan lain tenaga medis juga kita pikirkan," jelas dia. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
