Bisnis.com, BANDUNG - Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membangun infrastruktur kawasan khususnya di Rebana sendiri langsung direspon positif Bank bjb. Direktur Utama Bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bahwa pihaknya siap ikut serta membiayai rencana pembangunan di Jawa Barat.
Yuddy menuturkan, bjb melalui Kredit Indah pada 2018 lalu sudah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp7,5 triliun, dengan rincian alokasi Rp4,4 triliun untuk Provinsi Jawa Barat. "Kami siap ikut serta membiayai pembangunan di wilayah bapak/ibu (bupati/walikota), baik sebagai lead maupun arranger, maupun pembiayaan infrastruktur daerah secara langsung di wilayah masing-masing," kata Yuddy.
Adapun penyaluran kredit infrastruktur segmen korporasi dilakukan dengan pola sindikasi maupun bilateral untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional seperti proyek Jalan Tol Elevated Jakarta-Cikampek dan proyek Jalan Tol Kanci-Pejagan dan akses tol Patimban yang masuk kawasan Rebana.
Yuddy menambahkan, target market Kredit Indah ditujukan untuk pemerintah daerah dan BUMD yang memenuhi persyaratan. Terdapat tiga klasifikasi berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka menengah. Perinciannya adalah sebagai berikut:
Jangka pendek: pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
Jangka menengah: pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.
Jangka panjang: pinjaman daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
Khusus untuk jangka panjang, Yuddy mengatakan, pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan antara lain menghasilkan penerimaan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan manfaat ekonomi dan sosial," kata Yuddy.
