Bisnis.com,BANDUNG—Penggunaan GrabWheels di Kota Bandung harus diperketat guna meminimalisir kecelakaan dan penyalahgunaan.
Layanan kendaraan skuter listrik yang dianggap masih kontroversial tersebut kembali menjadi sorotan menyusul temuan tiga anak kecil mengendarai alat itu secara berboncengan, di jalan layang Pasopati, Bandung baru-baru ini.
Pengamat Transportasi ITB Sony Sulaksono Wibowo mengatakan harus ada regulasi ketat yang mengatur GrabWheels. Menurutnya alat ini adalah personal wheels seperti halnya sepatu roda.
Penggunaannya terbatas, tidak bisa disamakan dengan sepeda atau motor. Terlebih jika digunakan oleh anak di bawah umur di jalan besar yang tidak disertai dengan pengawasan,” katanya di Bandung, Selasa (3/12/2019) malam.
Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak memilih moda transportasi, karena skuter listrik tersebut menurut Sony, berbahaya jika dikendarai tanpa didukung dengan edukasi dan infrastruktur yang memadai.
Sebagai aplikator, Grab sebaiknya proaktif dalam meregulasi sistem sewa, tidak sepenuhnya menyerahkan keamanan pada masyarakat. “Harusnya bisa ada sanksi atau minimal peringatan. Tapi tetap saja akan adu argumen tentang aturan, perlu ketegasan aparat dalam hal ini,” kata dia.
Dengan beredarnya video anak di bawah umur yang dapat mengakses GrabWheels, dia menjelaskan, terlihat factor adanya kekurang awasan mitra penyewa dalam mendistribusikan alat transportasi yang mereka miliki.
“Harusnya, penggunaannya hanya di daerah terbatas seperti mall, taman, kampus. Dibatasi dengan ketat untuk tidak masuk ke jalan raya, kalau perlu dilarang. Grab harus melakukan kontrol siapa yang menggunakannya, batasan umur, kelengkapan keselamatan, tidak berdua, dan lainnya,” tutup Sony.
Ketika dimintai pendapat terkait apakah Pemerintah Kota Bandung perlu meregulasi seperti halnya yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya setuju.
Kecelakaan GrabWheels dapat diminimalisir jika Pemkot Bandung berkoordinasi dengan penyedia layanan. Meskipun tidak perlu dilarang, tetapi penggunaannya harus dibatasi dengan ketat.
Dia melanjutkan, sejauh ini Indonesia memang belum memiliki regulasi terkait penggunaan GrabWheels. Akan tetapi, aturan tentang keselamatan berkendara di jalan sudah ada. Dengan aturan yang ada, lanjutnya, baik pengendara maupun polisi dapat menggunakannya untuk sementara waktu, hingga ada infrastruktur atau regulasi dari pemerintah.
Di Jakarta, dukungan terhadap skuter listrik diberikan oleh sebagian besar masyarakatnya. Ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan Research Institute of Socio Economic Development (RISED).
Dalam riset yang dilakukan dengan 1.000 orang responden tersebut, 81,8% masyarakat DKI Jakarta mendukung pembatasan. “Masyarakat melihat masih ada manfaat dari skuter listrik. Oleh karenanya mereka mendukung segera terbitnya peraturan skuter listrik. Ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna skuter dan pengguna jalan lain, untuk alat angkut pribadi,” ujar Rumaya Batubara, Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga.
Dalam survei tersebut juga muncul sejumlah poin yang berisi pandangan publik atas kehadiran skuter listrik. Pada poin 'Respon pengguna jalan raya DKI' tercatat 75,4 persen dari total responden menolak penggunaan skuter listrik. Sementara sisanya, 24,6 persen menerima.
Dari sisi 'Kenyamanan pejalan kaki', lanjut dia, riset menunjukkan bahwa 67,5 persen pejalan kaki mengeluh tidak nyaman dengan skuter listrik karena ketidakamanan dan sikap pengguna yang tidak tertib. Pejalan kaki sering merasa terganggu dan terancam dengan adanya skuter listrik di Jakarta.
Sementara terkait poin 'Persepsi ketertiban pengguna skuter listrik', 81,7 persen responden menganggap skuter listrik tidak tertib. Sisanya 18,3 persen responden menganggap skuter listrik tertib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
