Bisnis.com, BANDUNG - Dalam mengatasi persoalan pembangunan peternakan, pemerintah didorong untuk menggunakan strategi integrasi bisnis model inklusif agar bisa mengkolaborasikan antara usaha yang berorientasi bisnis dengan upaya pemberdayaan masyarakat.
Penasihat Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia (Persepsi) Rochadi Tawaf menjelaskan, integrasi vertikal merupakan tuntutan efisiensi dalam manajemen korporasi, disisi lain dihadapkan pada kondisi dimana 98% usaha peternakan dikelolan oleh peternakan rakyat yang masih subsistem tradisional.
"Kebijakan pemeritnah harus dapat merangkul kedua model dengan mepertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya serta kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya, kepada Bisnis, Minggu (28/5/2017).
Pemerintah saat ini dinilai membabi buta dalam pengaturan penyediaan pembibitan. Padahal dalam UU No 41/2014 tentang Peternakan kewajiban pemerintah diantaranya breeding atau pembiakan termasuk bakalan. Saat ini, terkesan feedlot didorong agar mengambil alih pembibitan.
Hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh feedloter karena pasti usaha mereka akan bangkrut. Dalam PP 49/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, importir sapi bakalan diwajibkan untuk juga memasukkan sapi indukan dengan rasio 20% bagi pelaku usaha dan 10% bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak.
"Bisnis inklusif ini mengambil contoh kenapa sapi sawit dimoratorium dan program pembibitan lainnya yang dirancang BUMN malah diberhentikan. Malah dialihkan ke swasta," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar sentra-sentra pembibitan sapi dire-orientasi dari wilayah yang saat ini sudah jenuh seperti NTB dan NTT ke wilayah yang berpeluang seperti kalimantan dan Sumatera yang memiliki pusat perkebunan dimana limbah pertanian murah harganya untuk ternak.
BUMN berperan untuk penyediaan bibit dengan pola insentif kepada BUMN berupa bunga nol persen. Setelah itu dilakukan re-orientasi untuk pengadaan penggemukan oleh peternakan rakyat. Dengan kata lain bisnis inklusif ini merubah bisnis yang dilakukan pemerintah melalui BUMN-BUMN sebagai penyedia bibit di sentra-sentra yang selama ini tidak dilakukan.
"Kenapa program pembibitan yang sudah ada berhenti, malah impor daging yang diperbesar. Apalagi daging India yang memang bermasalah. Kita sudah melakukan kajian terhadap hal-hal tersebut," ucapnya.
