Reaktivasi Rel KA Perlu Perpres

Bisnis.com, BANDUNG - Dalam mereaktivasi jalur rel kereta api, pemerintah disarankan membuat skala prioritas dan terprogram dengan menerbitkan "Perpres Jalur Non Aktif". Pasalnya, untuk mengaktifkan semua rel mati diperlukan anggaran sebesar Rp48 triliun.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, di Pulau Jawa diperkirakan terdapat 1.600 km jalur rel tidak aktif yang tersebar di sejumlah provinsi seperti di Banten dan Jawa Barat (410 km), Jawa Tengah (585 km) dan Jawa Timur (615 km).

"Jika mau mengaktifkan seluruh rel mati di Pulau Jawa diperlukan anggaran sebesar Rp48 triliun dengan hitungan Rp30 miliar per km. Tidak mungkin tuntas dalam 5-10 tahun ke depan. Apalagi ditunjang dengan lemahnya komitmen," katanya, kepada Bisnis, Jumat (26/5/2017).

Dia mencontohkan, rencana reaktivasi lintas Kedungjati-Tuntang sepanjang 30 km sudah dimulai sejak 2014. Tapi, hingga kini belum tuntas sehingga mungkin belum menjadi prioritas. Di atas jalur tersebut, sejak 2015 dimulai pekerjaan Tol Bawen-Salatiga (37 km), bagian dr ruas Tol Semarang-Solo (72,64 km) yang jelang mudik lebaran 2017, sudah dapat digunakan secara fungsional.

Sementara, hampir semua jalur rel di non aktif di Jawa dan Sumatera sudah dilakukan feasibility study dan sebagian sudah dibuatkan pula DED. Jalur yang memang diperlukan segera diaktifkan untuk menunjang operasi bandara baru, antara lain jalur Bandung-Jatinangor hingga diteruskan ke Jawa Barat International Airport di Majalengka.

"Selain itu, ada jalur Bandung-Ciwidey (41 km) untuk mengurai mengatasi kemacetan dari dan ke Kota Bandung serta pengembangan wisata," ucapnya.

Sedangkan, reaktivasi lintas Kedungjati-Tuntang memiliki arti penting untuk pengembangan pariwisata kawasan Borobudur. Tidak hanya itu, juga menambah kapasitas mobilitas kendaraan Semarang-Magelang-Yogyakarta yang selama ini jalur jalan raya sudah cukup padat.

"Di sisi lain, Kementrian PUPR melalui BPJT sedang melakukan studi dan desain Tol Bawen-Yogyakarta (100 km). Dan telah masuk dalam rencana Kementrian PUPR," ucapnya.

Sebaiknya jangan hanya aspek finansial yang menjadi perhatian utama, sehingga melupakan aspek lingkungan yang seharusnya dipertimbangkan secara matang. Karena dengan panjang 100 km diperkirakan puluhan desa dan belasan kecamatan akan terkena.

"Luas area yang akan dibebaskan sekitar 500. Hampir semua jalur yang akan dibangun tol tersebut merupakan lahan produktif dan sumber mata air. Menghilangkan lahan produktif berarti mengurangi produksi pangan," ucapnya.