JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia bergerak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada 2017.
"Dalam APBN 2017 dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekonomian daerah bergerak lebih baik lagi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-18 PKPI di Jakarta, Minggu.
Jokowi menyebutkan dari segi kebijakan anggaran, pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja kepada kementerian/lembaga di pusat.
APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun dan belanja negara Rp2.800 triliun. Dari belanja negara itu anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Dalam kesempatan itu Presiden juga mengungkapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.
"Ini sudah mulai terlihat beranda terdepan kita menjadi layak dan membanggakan seperti di Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT," katanya.
Dia menyebutkan dulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang, namun sekarang sudah 3-5 kali lebih baik dari sebelahnya atau negara tetangga.
"Dulu di Motoain kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, saya minta agar dirobohkan dan dibangun baru, sekarang 3- 5 kali lebih baik dari tetangga. Dulu orang kita foto di sana sekarang kebalikannya," katanya.
Sementara dari segi konektivititas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik.
"Kita ingin Indonesia sentris bukan Jawa Sentris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan semakin lancar," katanya.
Sementara mengenai perkembangan tol laut 2016, Jokowi mengaku memang belum semuanya selesai karena baru beberapa rute yang dikembangkan.
"Tapi 2017 akan semakin kompleks rutenya, kapal besar akan semakin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indonesia dan alu lintas barang dan manusia akan lancar sehingga keadilan sosial dapat terwujud," katanya.
Kepala Negara menyebutkan selain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur sosial.
"Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberian Makanan Tambahan, diharapkan masyarakat yang belum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik," kata Jokowi.
REFORMASI PERTANAHAN
Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan melakukan reformasi pertanahan secara besar-besaran pada 2017 yang sudah diawali pada 2016.
"Ini merupakan redistribusi aset atau land reform yang akan dilakukan besar-besaran pada 2017," kata Presiden Jokowi dalam perayaan HUT Ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Jakarta, Minggu.
Presiden menyebutkan yang dilakukan pada 2016 baru awal dan akan terus dikerjakan pada 2017 karena banyak masyarakat hukum adat yang tersebar di Indonesia.
Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah sudah memberikan pengakuan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat dengan memberikan lahan seluas 12.544 hektare untuk 5.712 kepala keluarga (KK).
"Ada hampir 2.000-an masyarakat hukum adat tetapi yang diberi baru sembilan. Tapi ini baru awal, karena kita punya stok 12,7 juta hektare lahan yang siap kita berikan baik kepada kelompok masyarakat adat maupun kepada rakyat di sekitar hutan," kata Jokowi.
Sejak awal pemerintahannya, pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi berjiwa Pancasila yang bernafas gotong royong. Tujuan kebijakan ekonomi diarahkan untuk menghantarkam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Ini akan terus-menerus kita lakukan seperti kebijakan BBM satu harga," katanya.
Kebijakan itu sudah diperjuangkan 1,5 tahun lalu dan baru terlaksana tiga bulan yang lalu atau Oktober 2016.
Dia menyebutkan harga premium di Papua terutama di pegunungan bisa Rp60.000 hingga Rp100.000 per liter, di Jawa hanya Rp6.450 per liter.
"Ini berpuluh tahun sudah terjadi, kemarin kita samakan menjadi satu harga. Di Jawa naik Rp500-Rp1.000 demo tiga bulan. Di Papua Rp60.000 bertahun-tahun tidak pernah demo," katanya.
Dia juga menyesalkan demo kenaikan pertamax dan pertalite. Di Papua bertahun-tahun Rp60.000 tidak ada yang demo. Inilah yang akan kita antarkan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat," katanya.
Tidak hanya BBM, pemerintah juga tengah mengupayakan harga semen agar sama.
"Di Jawa harganya Rp70.000-Rp80.000 per sak, di Puncak Jayawijaya Rp800.000 sampai Rp2,5 juta. Ini yang belum bisa kita selesaikan tapi Insya Allah akan terus kita perjuangkan," kata Jokowi.
