BANDUNG-–PT Pos Indonesia (Persero) mendukung terus terciptanya inovasi layanan, terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat umum.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono mengemukakan, BUMN bidang logistik ini kini sedang mengembangkan layanan pick up (penjemputan) yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pos.
Menurutnya, meski hanya punya satu barang, masyarakat bakal bisa menggunakan layanan pick up dari Pos.
Dia memberikan contoh, masyarakat yang memerlukan jasa pengiriman barang akan bisa menggunakan layanan pos dengan menggunakan layanan pick up tanpa harus datang langsung ke Kantor Pos.
“Kami pikir ini sudah seharusnya dilakukan karena tingkat kemacetan sudah semakin tinggi. Kalau memungkinkan, jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dikurangi, salah satu caranya dengan armada public service yang jalan. Ini salah satu inovasi yang kemungkinan akan kita lakukan di tahun ini juga,” kata Gilarsi di saat Launching Layanan Samsat Delivery di acara Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 di Pusdai, Jl Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/10).
Untuk layanan ini, lanjutnya, PT Pos Indonesia sedang membangun aplikasi, struktur, dan security-nya. Di sisi lain, BUMN yang berkantor pusat di Bandung ini juga sedang menyiapkan armadanya. Ada dua kemungkinan, menggunakan petugas pos eksisting, atau menggandeng tenaga alih daya.
“Aplikasinya sekarang sudah tahap pengembangan, sudah ada update alpha beta. Saat ini pun sudah ada layanan yang di-launching, namun memang spesifik pick up-delivery (jemput antar) berkas perpanjangan pajak kendaraan bermotor atau STNK,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Gilarsi menjelaskan, Kantor Pos kini bisa melayani pembayaran dan pick up-delivery Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu bentuk inovasi layanan publik. PT Pos Indonesia (Persero) sudah menjalin kerja sama dengan Dispenda, Polda, dan Jasa Raharja Jawa Timur.
“Kick off-nya baru dilakukan. Layanan ini baru bisa dinikmati di Jawa Timur, karena Dispenda Jatim inovatif sekali, mereka membuat mesin embosser sendiri, dan PT Pos merespons cepat dan positif. Layanan ini bisa dicontoh wilayah lain di seluruh Indonesia,” paparnya.
Dia mengemukakan, sejumlah provinsi lain sudah melirik layanan sejenis, misalnya Sumatera Utara yang sudah datang ke Surabaya untuk mempelajari layanan ini. Selain itu, lanjutnya, Jawa Barat pun sudah berbicara tentang layanan sejenis.
Untuk memperluas layanan pembayaran danpick-up delivery PKB lewat Kantor Pos ini, lanjutnya, PT Pos sedang mencari manufaktur yang bisa memproduksi mesin embosser dalam jumlah banyak.
“Kalau kita sudah menemukan manufaktur yang bisa memproduksi mesin ini, kota lain tidak perlu membuatnya masing-masing, disatukan saja dan PT Pos bisa bantu pengirimannya ke seluruh wilayah. Layanan ini keren. Ini harus di-copy seluruh kota,” tegasnya.
Selanjutnya, tambah Gilarsi, Dispenda provinsi lain harus menyiapkan infrastruktur internalnya. Berkaca dari Jatim, Dispenda di provinsi itu sudah memiliki server, punya kapasitas, dan data analytic-nya sudah berjalan baik. Sepanjang ada koneksi internet, tegasnya, otomatis datanya update.
Di Jawa Timur, katanya, saat ini baru tersedia 5 mesin embosser dan pada tahun depan akan ditambah lagi 40 mesin embosser untuk ditempatkan di kota/kabupaten lainnya di Jawa Timur.
