Perhumas Siapkan Kode Etik Terbaru

Bisnis.com, BANDUNG—Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) menyiapkan kode etik kehumasan terbaru seiring dengan perkembangan cepat di bidang teknologi informasi.

Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas, mengatakan kode etik kehumasan ini dikembangkan untuk membangun keselarasan kompetensi dasar, kalaborasi, dan sinergi para praktisi humas.

“Selain menyusun kode etik kehumasan baru, Perhumas juga sedang menyusun peta jalan atau road map kehumasan yakni membangun reputasi Indonesia di tahun 2030,” katanya, Minggu 16/10).

Menutip PriceWaterhouseCoopers (PwC), kata Agung, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara berpengaruh di dunia.

Agung mengatakan kedua agenda itu akan dibahas pada Konvensi Nasional Humas (KHN) di Bandung, 27-28 Oktober.

“Harapan kami agar para praktisi humas memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana membangun reputasi Indonesia di tahun 2030 nanti,” ucapnya.

Di sisi lain, konvensi juga akan meluncurkan buku Indonesia Bicara Baik. Buku ini memuat karya praktisi humas dan kalangan lainnya dalam menyokong reputasi Indonesia 2030 itu.

“Diharapkan buku ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran berbicara Indonesia dengan cara-cara yang baik.”

Agung menambahkan seiring dengan potensi Indonesia yang akan menjadi negara berpengaruh di tahun 2030 itu, ruang lingkup humas diharapkan sudah berperan jauh di tingkat global.

Menurut Agung, Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyebutkan Indonesia perlu mencontoh peran humas di India dan Amerika Serikat  yang dianggap berhasil karena mampu berkontribusi besar bagi negaranya khususnya di sektor perekonomian.

“Misalnya supaya Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain, khususnya saat penerapan Masyarakat Ekonomi Asean,” katanya.

Masih mengutip Presiden, Agung mengatakan praktisi humas juga harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal ketika berkomunikasi dengan masyarakat.

Humas juga harus mendorong keterlibatan publik dalam mengambil keputusan serta harus aktif berkomunikasi dan terbuka kepada masyarakat.

Selain itu, Presiden menginginkan humas tidak memiliki ego sektoral dan selalu cepat tanggap ketika memberikan informasi.

”Terutama dalam pencapaian dan kebijakan pemerintah.”

Agung mengatakan intinya Presiden menginginkan bahwa humas Indonesia dipercaya masyarakat global yang menjadi jalan untuk membangun reputasi Indonesia di tahun 2030.

Peta jalan Perhumas ini sendiri diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai tujuan perdagangan utama, investasi, destinasi wisata, serta menciptakan produk global.

Sementara itu, Indonesia saat ini juga telah menyusun strategi untuk menyusun perspektif positif untuk membangun reputasi Indonesia.

Ketua Perhumas Kota Bandung N Nurlaela Arief  mengatakan alam Indonesia yang keanekaragaman hayati, budaya, geologi, menjadi modal besar untuk membangun reputasi itu. “Tiga keanekaragaman tersebut akan menjadi unggulan,” katanya.

Dia mengatakan aksi kongkret praktisi humas untuk memanfaatkan keanekaragaman tersebut adalah melalui kemasan informasi.

Kemasan informasi itu tak hanya melalui lisan melainkan melalui tulisan dan foto yang lebih atraktif.(Yanto Rachmat Iskandar/k10)