Bisnis.com, BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta untuk mengganti nama perusahaan dengan tidak lagi mencantumkan "Api" melainkan cukup PT Kereta Indonesia paling lambat pada 2017 mendatang. Hal ini selain tidak sesuai kondisi riil di lapangan juga agar jangkauan bisnisnya tak terganggu.
Demikian disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno saat menyaksikan penandatanganan MoU antara Dirut PT KAI degan Dirut tujuh BUMN di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ir H Djuanda, Bandung, Minggu (2/9/2016).
"Karena sekarang ini kereta sudah tidak ada apinya kok. Makanya, saya usulkan ke direksi PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk mengganti nama menjadi PT Kereta Indonesia," kata Rini.
Ketika tidak ada apinya, dirinya sangat yakin tidak ada pihak yang melarang perusahaan (PT Kereta Indonesia) untuk mengelola KRL Commuter, LRT (Light Rail Transit), High Speed Rail. Dirinya ingin, penamaan perusahaan yang baru bisa menampung semua konsep bisnis yang digarap.
Lebih lanjut, Rini pun meminta agar PT KAI benar-benar menjaga prinsip zero tolerance accident dalam setiap perjalanan kereta. Rini mencontohkan sistem yang digunakan oleh perusahaan kereta api di Rusia yang memiliki cara untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.
"Di Rusia mereka memiliki suatu sistem untuk antisipasi kecelakaan. Misalkan kondisi tanah yang basah akibat hujan, pengelola akan tahu apa yang harus dilakukannya," ujarnya.
Tak lupa Rini pun mengapresiasi kerja keras yang telah dilakuan PT KAI karena sukses mengoptimalkan kepemilikan asetnya menjadi pendapatan komersial yang telah mencapai Rp800 miliar. Bahkan, diyakini menembus lebih dari Rp1 triliun.
"Kalau bisa tahun depan ditingkatkan lagi menjadi Rp2 triliun," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
