PBNU: Jangan tergoda politik praktis

BANDUNG: Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. As'ad Said Ali kembali mengingatkan seluruh kader NU di Jawa Barat untuk tidak tergoda politik praktis. Ulama mempunyai peranan dalam menjaga keutuhan ummat dan akan sangat fatal akibatnya jika ulama dan pesantrennya malah tergoda dalam politik praktis, kata Said Ali saat menjadi keynote speaker Seminar Sehari Dalam Rangka Harlah NU ke 85 dengan tema "Kembali Ke Pesantren, Kembali ke Cita-cita Bangsa" di Hotel Aston Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/6). "Salah satu upaya PBNU dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara meningkatkan konsolidasi pesantren dan mengukuhkan jiwa kemandirian baik dari segi ekonomi dan lainnya. Jauh dari dari politik praktis bukan berarti tidak berpolitik," kata Said Ali. Menurutnya, demokrasi yang diadopsi Indonesia saat ini sangat tidak jelas konsepnya. Awalnya mengaku demokrasi presidensial tapi pada praktinya justru mengarah pada politik parlementer. Selain itu, hak sipil warga tidak seimbang dengan hak ekonominya. Sementara itu, Asep Zam-zam Noor yang didaulat menjadi pembicara dalam sesi diskusi tersebut menambahkan maraknya fenomena pesantren terjerumus politik praktis akibat konsep pesantren diformalkan. Dengan demikian pesantren tidak lagi memelihara tradisi. "Jika seorang kiai sudah masuk dalam politik, maka, kharisma untuk dihormati oleh santrinya akan hilang. Karena yang bersangkutan akan bertarung habis-habisan guna memenangkan pertempuran. Padahal, seharusnya kiai lebih banyak memberi ketimbang menerima seperti yang terjadi saat ini," menurut Zam-zam. Pesantren NU, sambungnya, harus melahirkan santri yang unik berkat kecerdasan dan karakter yang dimilikinya. Jangan sampai terjadi alumni santri mengambil uang rakyat ketika ia menjadi dipercaya menjadi pejabat. Menurutnya, secara keseluruhan kondisi pesantren saat ini mengalami perkembangan yang terlihat dari megahnya bangunan. "Tapi kalau dilihat dari karakter mengalami kemunduran. Dengan banyaknya perpecahan dipesantren akibat masuk politik praktis, partai politik harus ikut bertanggung jawab," katanya.