Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membantah jumlah pekerja asal China yang berada di Indonesia mencapai puluhan juta orang karena yang benar hanya sekitar 21.000 orang.
"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 puluh juta. Itu yang menghitung kapan. Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali," kata Jokowi dalam sambutannya saat Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (23/12/2016).
Menurut Presiden, masyarakat diharapkan tidak menyebarkan isu dengan data yang salah sehingga membuat gaduh nasional.
Presiden juga menyatakan kecil kemungkinan warga China Hong Kong mau bekerja di Indonesia karena perbedaan jenjang gaji yang begitu besar antara Hong Kong dan Indonesia.
"Tidak mungkinlah tenaga kerja dari Hong Kong, Amerika, Eropa masuk karena gaji mereka lebih gede dari kita," ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan Indonesia menargetkan untuk meningkatkan kunjungan turis dari China.
"Itu untuk turis. Kalau ada yang ilegal yah tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak. Tapi logikanya tidak mungkin karena gajinya di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita," kata Jokowi.
Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang telah digulirkan bagi sejumlah negara. Jika ada penyalahgunaan bebas visa. Jokowi meminta imigrasi dan polisi memeriksanya.
"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visanya," kata Jokowi.
Jokowi Bantah Ada Jutaan Pekerja China di Indonesia
Presiden Joko Widodo membantah jumlah pekerja asal China yang berada di Indonesia mencapai puluhan juta orang karena yang benar hanya sekitar 21.000 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
5 hari yang lalu
OJK Gandeng FSS Korea Tingkatkan Pengawasan Sektor Keuangan
1 hari yang lalu