Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, pengawasan internal, hingga sistem pelayanan publik berbasis digital.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan konsolidasi dilakukan bersama Direktorat Gratifikasi KPK dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan sistem pemerintahan berjalan lebih akuntabel dan efektif.
“Kemarin kami bersama Direktur Gratifikasi KPK dan lintas OPD melakukan konsolidasi bagaimana pengendalian gratifikasi di Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota bisa optimal,” ujar Herman, Rabu (20/5/2026).
Selain pengendalian gratifikasi, Pemprov Jabar bersama KPK juga mengevaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar mampu mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Herman, digitalisasi pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan internal pemerintah menjadi fokus utama pembenahan tata kelola di Jawa Barat.
“Pengadaan barang dan jasa tentu harus akuntabel, demikian juga sistem pengawasan internal pemerintah. Kami berikhtiar kebaikan itu harus dibackup oleh sistem dan tata kelola yang baik,” katanya.
Baca Juga
Pihaknya mengungkapkan, salah satu target yang ingin dicapai Pemprov Jabar pada 2026 adalah meningkatkan maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dari level tiga menjadi level empat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kualitas hasil pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, bukan sekadar capaian administratif.
“Dari sisi angka mungkin bagus, tapi orientasinya harus ke outcome, benefit, dan impact. Jangan sampai administrasinya bagus tetapi hasil pekerjaannya tidak berkualitas,” ujarnya.
Di sektor pelayanan publik, Herman menegaskan digitalisasi bukan satu-satunya solusi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan manual tetap diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan pendekatan yang humanis.
“Digitalisasi itu salah satu tools saja. Jangan berpikir dengan digitalisasi semua urusan selesai. Faktanya kita harus multichannel, digitalisasi yes, manual juga yes,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat yang dinilai cukup baik, mulai dari konsistensi perencanaan dan penganggaran, pemenuhan mandatory spending, hingga tingkat transparansi anggaran.
Bahkan, Sekda Jabar menegaskan jika seluruh proses penyusunan APBD Jawa Barat dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung.
“Transparansi sampai penyusunan anggaran di-live-kan bersama Pak Gubernur, sampai gemetaran kita,” ungkapnya.
Di tengah situasi fiskal yang tengah mengalami dinamika, sejauh ini, Pemprov Jabar mencatat tingkat kemandirian fiskal sebesar 63% dengan total APBD mencapai Rp31 triliun, di mana sekitar Rp19 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).
Meski sempat mengalami penurunan anggaran sekitar Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat, Herman menegaskan Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjaga kualitas pembangunan daerah.
“Kami ingin membuktikan walaupun duitnya berkurang, pembangunan tetap kami dorong,” tuturnya.
