Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menghitung kebutuhan infrastruktur yang bisa dibiayai jika rencana pinjaman daerah jadi diambil pada 2026 ini. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan jembatan milik provinsi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dari laporan Bappeda ada kebutuhan anggaran sebesar Rp395 miliar untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan milik provinsi.
Pihaknya juga melakukan pengecekan data pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang [BMPR] Jabar terkait kondisi 1.381 jembatan milik Pemprov yang tersebar di sejumlah ruas.
“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” katanya dikutip Selasa (3/3/2026).
Dari penjelasan Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi diketahui saat ini terdapat 42 jembatan yang beresiko roboh jika tidak segera diperbaiki. Di luar 42 jembatan tersebut, kondisi jembatan lain milik provinsi dipastikan aman, namun angka ini memantik pertanyaan.
Menurut KDM—panggilan akrabnya, dari laporan BMPR Jabar, resiko jembatan roboh ini terjadi karena selama lima tahun ke belakang tidak dilakukan perbaikan maupun pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan jumlah jembatan yang rusak bertumpuk di era kepemimpinannya.
Baca Juga
“Jadi selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan, yang ada hanya pembangunan jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa [Pangandaran], itupun tertunda setahun, baru dilanjutkan sekarang,” katanya.
Dari laporan yang didapat tersebut, KDM memastikan proses perbaikan dan pembangunan 42 jembatan yang roboh tersebut akan dibahas bersama DPRD Jabar terkait kemungkinan dibiayai dari pinjaman daerah yang besarannya mencapai Rp2 triliun.
Sebelumnya Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi mencatat dari total 1.318 unit jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap. Agung menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar.
Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.
"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," kata Agung
