Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Darurat PMK, Pemkab Garut Gunakan Anggaran BTT untuk Penanganan

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menyatakan, status perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Garut sudah dianggap darurat.
Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memasangkan eartag atau tanda pengenal pada telinga hewan ternak sapi yang telah disuntik vaksin untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di kandang peternakan sapi di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6/2022). Bisnis/Rachman
Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memasangkan eartag atau tanda pengenal pada telinga hewan ternak sapi yang telah disuntik vaksin untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di kandang peternakan sapi di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6/2022). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menyatakan, status perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Garut sudah dianggap darurat.

Hal tersebut sesuai penetapan status keadaan tertentu darurat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum lama ini.

Bupati Garut Rudy Gunawan menyebutkan, wabah PMK yang terjadi saat ini menyerupai pandemi Covid-19. Tetapi, wabah kepada hewan ternak hanya berpengaruh terhadap permasalahan ekonomi, terutama para peternak.

Dikatakan Rudy, pemerintah daerah bakal terus melakukan langkah konkret dengan melibatkan dokter hewan maupun ahli medis di Kabupaten Garut dalam penanganan wabah tersebut.

Bupati Rudy menegaskan, pihaknya akan terus melakukan langkah konkret dengan melibatkan para dokter hewan maupun para ahli medis di Kabupaten Garut dalam penanganan PMK di Kabupaten Garut.

"Perlu ada sinergitas dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga TNI. Kondisi ini berlaku hingga wilayah kecamatan dan desa," kata Rudy di Kabupaten Garut, Selasa (5/7/2022).

Status darurat penyebaran PMK di Kabupaten Garut, membuat pemerintah daerah terpaksa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk proses penanganan.

Menurut Rudy, keputusan penggunaan anggaran BTT untuk penanganan wabah tersebut sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Selain itu, pemerintah daerah juga bakal memberikan bantuan maksimal Rp5 juta kepada warga yang memiliki hewan ternak mati akibat PMK.

"Kami berharap ini langkah cepat karena menyangkut permasalahan ekonomi, jadi menyangkut hak hidup untuk kelanjutan hidup masyarakat banyak Kabupaten Garut," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper