Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kabar Baik, Upaya Ridwan Kamil Perjuangkan Keadilan Fiskal untuk Jawa Barat Berhasil!

Upaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong Pemerintah Pusat agar memberikan keadilan fiskal ke daerah sejak tiga tahun terakhir akhirnya berbuah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bisnis.com, BANDUNG - Upaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong Pemerintah Pusat agar memberikan keadilan fiskal ke daerah sejak tiga tahun terakhir akhirnya berbuah.

Ridwan Kamil mengatakan Pusat memberikan berita baik di ajang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2023 terkait kenaikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah.

"Musrenbang ada berita baik, jadi mulai tahun depan anggaran bagi hasil pusat ke daerah yang penduduknya banyak akan diproporsional kan," tuturnya di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (30/3/2022). 

Menurutnya komitmen ini buah perjuangan pihaknya agar keadilan fiskal pada Jawa Barat yang penduduknya hampir 50 juta diberlakukan. 

"Ini hasil perjuangan keadilan fiskal dikabulkan pemerintah pusat, sehingga daerah yang penduduknya banyak akan mendapatkan dana bagi hasil yaitu DAU," tuturnya.

Meski sudah ada komitmen, pihaknya belum mengetahui besaran DAU yang akan diberikan pusat pada APBD Jawa Barat 2023 mendatang. Menurutnya pembicaraan teknis terkait ini akan dilakukan daerah dengan pusat.

"Kabupaten Bogor akan mendapatkan besar. Kalau presentasenya belum dibicarakan," ujarnya.

Selama ini pemberiaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah, bukan jumlah penduduk.

Menurutnya hal ini membuat provinsi dengan jumlah kota/kabupaten yang banyak mendapat dana berlimpah. 

Sementara, pemerintah daerah dengan jumlah kota/kabupaten sedikit mendapat kucuran dana yang juga minim.  Provinsi Jawa Barat adalah contoh daerah dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas yang harus dikembangkan. 

Maka, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah otonom lebih baik berbanding lurus dengan jumlah penduduk.

"Pemerintah pusat ini kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah, kalau daerahnya dikit duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Karena itu untuk mengejar keadilan fiskal pihaknya mengajukan sejumlah rencana pemekaran wilayah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper