Bisnis.com, BANDUNG — Realisasi vaksinasi untuk warga Jawa Barat kategori lanjut usia (lansia) baru mencapai 8 persen dari total target yang ditetapkan sebanyak 4 juta jiwa. Namun, secara umum, total vaksin yang sudah didistribusikan sudah mencapai 66,08 persen.
Laporan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 pekan ini merinci total target sasaran vaksinasi sebanyak 6,7 juta jwa. Pada tahap I dengan sasaran tenaga kesehatan sebanyak 181.000 orang. Sedangkan lansia sebanyak 4,4 juta juwa dan petugas publik 2,1 juta jiwa pada tahap II.
Total target itu bertambah sebanyak 34,7 juta jiwa jika ditambah dengan kategori masyarakat rentan dan kategori lainnya.
Capaian kategori tenaga kesehatan sudah 103,09 persen untuk dosis pertama dan 93,55 persen untuk dosis kedua. Raihan ini tidak terealisasi dengan kategori sasaran lain.
Pada vaksinasi dosis pertama untuk lansia baru mencapai 8,61 persen, tahap dua capaiannya 5,81 persen. Petugas publik lebih baik dibandingkan lansia dengan capaian 64,50 persen pada dosis pertama dan 48,41 persen untuk dosis kedua.
Total vaksin dari pemerintah pusat yang diterima untuk warga Jawa Barat totalnya 5,2 juta dosis untuk 2,6 juta jiwa. Yang sudah disuntikkan sebanyak 3,4 juta dosis atau 66,08 persen dari total distribusi.
Artinya, terdapat 1.287.944 dosis (643.972 orang) sisa vaksin yang dapat digunakan untuk mengakselerasi persentase vaksinasi lansia. Catatan lainnya, perlu strategi untuk percepatan vaksinasi lansia untuk seluruh kabupaten kota.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tingkat vaksinasi antar daerah masih berbeda-beda. Ada daerah seperti Kota Bandung yang capaiannya termasuk tinggi, namun masih ada yang rendah.
“Vaksinasi kita fokus untuk lansia, saya apresiasi Kota Bandung penyuntikan vaksinasi lansianya sudah di atas 50 persen. Ini menjadi contoh karena memang Jabar itu penduduknya sangat besar,” katanya, Senin (24/5/2021).
Pihaknya juga meminta program vaksinasi Gotong Royong agar didukung oleh banyak pihak hingga perusahaan swasta memotivasi perusahasan segera memvaksin karyawannya dengan modal sendiri.
"Tapi jatahnya masih sedikit, baru 420 ribuan yang tersedia se-Indonesia. Nah pak Jokowi bilang kalau urusan suplai itu urusan pemerintah pusat, urusan daerah adalah mensukseskan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
