Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat mengupas sejumlah peluang dan tantangan terkait investasi, perkembangan kawasan industri hingga kesiapan link and match.
FGD yang digelar secara hybrid, Senin (13/4/2021) tersebut menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Fahmi Sahab [Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Indonesia], Grace Octalian (Direktur Surya Cipta), Kadin Jawa Barat, BKPM dan Kementerian Perindustrian.
Sosialiasi pengembangan kawasan industri dan PP no 5 tahun 2021 ini juga menghadirkan para peserta yang berasal dari para pengembang kawasan industri, organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota di Jawa Barat hingga pelaku usaha UMKM.
Pembahasan cukup menarik datang di sesi 1 yang membahas terkait link and match kebutuhan tenaga kerja untuk industri dan UMKM. Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Teknologi dan Data Potensi Usaha Hadi S Cokrodimejo mengatakan road map pembangunan industri di Indonesia masih belum jelas.
Menurutnya ketidakjelasan ini membuat investor asing mudah masuk ke Indonesia, namun tidak disiapi oleh kemampuan lokal untuk memenuhi kebutuhan investor. Terutama terkait penyediaan tenaga kerja yang mumpuni.
Menurutnya dengan peta jalan yang jelas maka apapun investasi yang masuk ke Indonesia, bisa meraih tenaga kerja. Dia mencontohkan soal mobil listrik yang mulai booming.
Hadi menjelaskan jika Tesla masuk ke Indonesia maka dunia pendidikan harus siap memasok lulusan yang kurikulumnya sesuai kebutuhan. Di sisi lain regulasi yang disiapkan Pemerintah juga harus sigap merespon perkembangan ini.
“Tapi kita kalah dengan India, Tesla itu rajanya mobil listrik, Tesla masuk semua masuk, sekarang Hyundai mau masuk, sayang kita belum ada road map yang jelas soal industri [mobil listrik],” katanya.
Hadi menilai penting pemerintah menciptakan ekosistem industri yang baik terutama menyediakan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sayangnya urusan vokasi ini menurutnya masih tersebar secara sporadis di sejumlah kementerian tidak hanya menjadi domain di Kementerian Pendidikan. Menurutnya jika pemerintah tidak fokus, urusan vokasi ini bisa diserahkan pada para pelaku industri lokal atau asosiasi seperti Kadin.
“Di Jerman akademi vokasi itu Kadinnya,” ujarnya.
Vokasi di Jerman menurutnya mendudukan 70% waktu para pelajar lebih banyak berada di industri. Menurutnya saat ini satu industri bisa dikeroyok banyak SMK dari berbagai daerah.
“Kurikulum di disdik dan poltek harus dibenahi, kalau tidak sesuai kebutuhan industri tidak akan match,” ujarnya.
Dia mencontohkan industri tekstil di Cianjur kekurangan tenaga kerja yang skillnya sesuai mengingat SMK di sana lebih banyak berbasis pertanian.
Dia juga mencontohkan banyaknya SMK yang membuka jurusan komputer namun ketika ada industri khusus masuk ke wilayah tersebut lulusan-lulusan SMK tersebut tidak terserap. “Nganggur,” katanya.
