Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RPJMD Kota Cirebon Direvisi, Ini Yang Menjadi Fokus Utama Pemkot

Pemerintah Kota Cirebon merevisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mengingat pandemi Covid-19 belum usai.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com 24 Februari 2021  |  19:35 WIB
Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati
Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon merevisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mengingat pandemi Covid-19 belum usai.

Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan RPJMD terpaksa direvisi karena posisi keuangan pemerintah kota cukup berat. Beberapa proyek pengerjaan pun terpaksa dibatalkan.

"Saat ini yang terpenting, masyarakat Kota Cirebon sehat dan terbebas dari Covid-19. Setelah itu secara perlahan pembangunan di Kota Cirebon akan ditata kembali," kata Eti, Rabu (24/2/2021).

Meskipun begitu, kata Eti, penanganan keluhan masyarakat akan tetap dilakukan oleh pemerintah. "Contoh, seperti jalan rusak akibat musim penghujan bakal tetap menjadi perhatian," kata Eti.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan pandemi yang terjadi selama lebih satu tahun berdampak kepada laju pembangunan.

Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Cirebon pun, diminta untuk melakukan perubahan.

Menurut Iing, perubahan yang paling terasa akibat pandemi Covid-19 ini adalah kenaikan jumlah penduduk kategori miskin di Kota Cirebon. Kemudian, kerusakan infrastruktur jalan serta drainase.

"Target yang terkait visi dan misi tetap mereka amankan. Seperti perbaikan jalan dan drainase untuk mencegah banjir. Sekalipun sejumlah program disesuaikan, tapi kami tetap selektif,” katanya.

Ia mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal di dukung penuh oleh wakil rakyat Kota Cirebon. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang mengatur peningkatan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.

Kemudian, keputusan wali kota Nomor 400/Kep.47-DINKES/2021 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Cirebon yang Didaftarkan Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

"Dalam Kepwal tersebut, dinyatakan bahwa sebanyak 107.248 jiwa warga Kota Cirebon iuran kepesertaan BPJS Kesehatannya ditanggung APBD. Ini bertambah, sekitar 20.000 jiwa," katanya. (K45)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cirebon
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top