Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Kementerian Kesehatan mempercayakan manajemen vaksinasi ke daerah pada tahap vaksinasi selanjutnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya mengusulkan agar manajemen vaksinasi diserahkan 100 persen ke daerah.
"Kami juga mengusulkan ke pemerintah pusat agar manajemen vaksin ini 100 persen diserahkan ke daerah,” tuturnya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (13/1/2021).
Dia mencontohkan Pemprov Jabar yang sejauh ini belum mendapatkan data siapa tenaga kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi calon penerima vaksin Covid-19.
“Selama ini siapa yang dipanggil lewat SMS by name by address tidak kami ketahui sehingga kalau ada tidak datang atau apa kami tidak bisa mengontak, melakukan tindakan terukur. Ini akan saya sampaikan ke Pak Menteri mudah-mudahan didengar," tuturnya.
Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Jawa Barat Marion Siagian mengatakan manajemen vaksinasi sepenuhnya dikelola Kementerian Kesehatan termasuk sistem pendaftaran melalui aplikasi PelindungDiri.
Penentuan tenaga kesehatan yang mendapat vaksin pun dipilih Pusat meski pengajuan tenaga kesehatan yang akan menerima vaksin diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.
"Nakes itu diusulkan melalui sistem informasi dari pusat, setelah nakes diundang (lewat SMS) kita tidak tahu lagi. Jadi nakes itu wilayah yang mengusulkan, bukan provinsi. Jadi misalnya rumah sakit mengusulkan tenaganya, puskesmas mengusulkan tenaganya, yang di klinik mengusulkan tenaganya," katanya.
Sejauh ini, belum semua nakes yang diajukan dapat pemberitahuan untuk menerima vaksin. “Teman sudah mendapatkan (SMS) dia di RSHS, tempat pelayanannya di Hasan sadikin. Saya sampai sekarang belum dapat. Belum semua lah, tapi mudah-mudahan malam ini atau besok," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
