Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan denda bagi warga yang menolak disuntik vaksin Covid-19.
Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini tidak perlu ada aturan baru mengenai penolakan pemberian vaksin. Pasalnya, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang wabah tahun 1984 termasuk mengenai sanksi denda.
“Sebenarnya sudah tak perlu pakai aturan lagi karena sudah ada di UU Wabah tahun 1984 memuat sanksinya sampai Rp 1 juta. Jadi kami merasa itu saja yang disosialisasikan pasal itu tak perlu buat aturan lagi,” katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (7/1/2021).
Menurutnya dalam aturan tersebut besaran denda sudah diatur secara tegas. “Karena kategori menolak itu dia membahayakan masyarakat dalam situasi lagi wabah dengan hukuman maksimal dalam UU itu Rp1 juta,” katanya.
Meski dibayangi penolakan pihaknya mengaku optismis masalah tersebut tidak akan muncul secara signifikan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo sendiri akan menjadi orang pertama dalam penyuntikan vaksin pada Januari ini.
Secara tidak langsung, hal ini akan membuat keyakinan masyarakat mengenai vaksin akan membaik.
“Itulah kenapa Pak Presiden meminta setelah Pak Presiden disuntik hari keduanya itu para gubernur dan wali kota bupati tokoh masyarakat dan ulama. Jadi saya sih insya Allah optimis. Makanya saya titip ke media bantu sosialisasi UU itu agar orang paham bahwa ini tugas bukan pilihan. Karena waktu saya tanya ke Pak Presiden mereka yang sudah terdaftar itu adalah wajib bukan hak,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
