Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Butuh Perpanjangan Relaksasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah memperpanjang relaksasi ekonomi agar cetak biru pemulihan ekonomi provinsi tersebut bisa diimplementasikan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 29 September 2020  |  10:05 WIB
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah memperpanjang relaksasi ekonomi agar cetak biru pemulihan ekonomi provinsi tersebut bisa diimplementasikan.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan cetak biru pemulihan ekonomi sudah diserahkan pihaknya pada Gubernur Ridwan Kamil. Selanjutnya pihaknya saat ini tengah mensosialisasikan pada unit-unit terkait di level provinsi dan kabupaten/kota.

“Karena disana ada beberapa saran atau kebijakan apa aja sih yang harus diambil,” katanya kepada Bisnis, Senin (28/9).

Menurutnya pihaknya mengaku berkejaran dengan waktu mengingat ada kebijakan yang diambil beririsan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terutama terkait relaksasi di sektor keuangan. Menurutnya tenggat relaksasi terlampau sempit jika dihubungkan dengan cetak biru pemulihan ekonomi yang butuh waktu.

“Relaksasi kita berakhir di November 2020. Tapi saat ini justru [ekonomi] kita slow down-nya sampai akhir Desember kan? Yang kayak gini-gini itu masuk dalam blue print pemulihan ekonomi,” tutur Setiawan.

Setiawan mengaku implementasi cetak biru pemulihan ekonomi juga berkelindan dengan kebijakan pusat dan kabupaten/kota. Pusat terkait dengan hubungan erat antara relaksasi perbankan dan strategi pembiayaan provinsi. Sementara daerah terkait kebijakan retribusi yang kewenangannya ada di bupati wali kota. “Kita mendorong ke pusat bukan hanya berhenti di kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kota/kabupaten seperti retrisbusi,” paparnya.

Dia menampik urusan pemulihan ekonomi ini terkait dengan terbatasanya waktu penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan. Menurutnya kebijakan bupati/wali kota tidak selalu berkorelasi dengan anggaran yang harus disiapkan.

“Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan gubernur, bupati, wali kota itu nggak perlu pakai anggaran,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov jabar
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top