Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah memperpanjang relaksasi ekonomi agar cetak biru pemulihan ekonomi provinsi tersebut bisa diimplementasikan.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan cetak biru pemulihan ekonomi sudah diserahkan pihaknya pada Gubernur Ridwan Kamil. Selanjutnya pihaknya saat ini tengah mensosialisasikan pada unit-unit terkait di level provinsi dan kabupaten/kota.
“Karena disana ada beberapa saran atau kebijakan apa aja sih yang harus diambil,” katanya kepada Bisnis, Senin (28/9).
Menurutnya pihaknya mengaku berkejaran dengan waktu mengingat ada kebijakan yang diambil beririsan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terutama terkait relaksasi di sektor keuangan. Menurutnya tenggat relaksasi terlampau sempit jika dihubungkan dengan cetak biru pemulihan ekonomi yang butuh waktu.
“Relaksasi kita berakhir di November 2020. Tapi saat ini justru [ekonomi] kita slow down-nya sampai akhir Desember kan? Yang kayak gini-gini itu masuk dalam blue print pemulihan ekonomi,” tutur Setiawan.
Setiawan mengaku implementasi cetak biru pemulihan ekonomi juga berkelindan dengan kebijakan pusat dan kabupaten/kota. Pusat terkait dengan hubungan erat antara relaksasi perbankan dan strategi pembiayaan provinsi. Sementara daerah terkait kebijakan retribusi yang kewenangannya ada di bupati wali kota. “Kita mendorong ke pusat bukan hanya berhenti di kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kota/kabupaten seperti retrisbusi,” paparnya.
Dia menampik urusan pemulihan ekonomi ini terkait dengan terbatasanya waktu penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan. Menurutnya kebijakan bupati/wali kota tidak selalu berkorelasi dengan anggaran yang harus disiapkan.
“Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya kebijakan gubernur, bupati, wali kota itu nggak perlu pakai anggaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
