Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihadapkan kondisi pelik di mana 70% dari 2.360 kilometer jalan Provinsi Jawa Barat belum dilengkapi fasilitas lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, secara umum kondisi eksisting fasilitas lalu lintas di Jawa Barat ada dalam kategori sedang meskipun jumlah lampu penerangan jalan hingga rambu masih minim.
"Tapi secara kuantitas ini yang harus menjadi perhatian bersama, karena kita masih punya PR (pekerjaan rumah), dari kurang lebih 2.360 kilometer jalan provinsi sekitar 70% nya masih belum terlengkapi fasilitas lalu lintas," katanya akhir pekan lalu,
Hery mencatat kawasan yang paling minim fasilitas lalu lintas mayoritas di wilayah kabupaten. Hal itu berbeda dengan daerah yang berdekatan dengan metropolitan seperti Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya yang relatif memiliki cukup banyak fasilitas lalu lintas.
"Ya secara persentase sudah di atas 60-70 persen jalan provinsi yang berdekatan dengan kawasan metropolitan yang sudah terpenuhi fasilitas lalu lintasnya," katanya.
Menurutnya jalan provinsi kewenangannya berada hingga ke pelosok, di antaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur yang masih minim fasilitas lalu lintas. Tidak terkecuali Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning).
"Ciayumanjakuning, terutama kita di situ punya kawasan strategis Segitiga Rebana, nah ini jalan provinsinya masih banyak yang gelap, tidak bermarka dan berambu. Mungkin perlu kita kejar," paparnya.
Sejauh ini, pihaknya berupaya meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan di sejumlah lokasi yang cukup rawan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan melakukan pemasangan roller barrier di Tanjakan Cikidang, Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.
"Lumayan lah sekarang sudah ada 9 titik yang menggunakan roller barier. Kemarin di Cikidang kan berfungsi ya, ada truk yang menabrak tapi dia tidak fatal karena terbantu oleh fungsinya roller barrier ini. Nah, hal hal seperti itu harus dilanjutkan dan saat ini PR kita masih panjang," tuturnya.
Hanya saja, Hery mengaku, untuk tahun 2020 ini percepatan penyediaan fasilitas lalu lintas di Jawa Barat dipastikan terganggu karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Rencana penambahan fasilitas pun tergeser hingga 2021 mendatang. “Meningkat 1% saja kita butuh minimal, itu belum bicara pemasangan roller barrier ya, kita butuh Rp16 miliar," katanya.
Dengan begitu, jika pada 2023 nanti atau pada akhir masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil nanti ditargetkan sebanyak 55% jalan di Jabar sudah terpasang fasilitas lalu lintas, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. "Selisihnya sekitar 15%, dikali Rp16 miliar kurang lebih sekitar Rp200 dan miliar," katanya.
Angka tersebut, dia sampaikan, hanya sekadar dapat memenuhi kuota fasilitas lalu lintas sebanyak 55% dari sekitar 2.360 kilometer jalan provinsi Jawa Barat. Artinya, belum bicara mengenai terminal, pelabuhan, maupun terkait kajian kajian seperti survei origin destination (OD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
