Bisnis.com,BANDUNG—Bappeda Jabar mengusulkan pembentukan UPTD Monitoring Evaluasi dan Informasi Pembangunan serta UPTD Pendanaan Pembangunan Non Pemerintah pada Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Bappeda Jabar Taufiq BS mengatakan kedua UPTD dinilai mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini.
“Informasi dan Data pembangunan yang dimiliki Jabar saat ini masih kurang, untuk itu saya berharap ada UPTD khusus yang mampu menangani hal ini,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (30/8/2020).
UPTD Monev dan Informasi Pembangunan merupakan unit pelaksana teknis daerah yang berfungsi untuk melayani publik dalam hal layanan informasi pembangunan daerah, yang meliputi data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, serta informasi perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan konsep digital.
“UPTD tersebut dibentuk sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri 12 Tahun 2017 dan Permendagri 70 Tahun 2019 untuk menjawab permasalahan yang dihadapi Pemprov Jabar,” katanya.
Selanjutnya, UPTD Pendanaan Pembangunan Non Pemerintahan merupakan unit pelaksana teknis daerah yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengembangan pembiayaan pembangunan alternative yang meliputi skema pendanaan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, corporate social responsibility (CSR) perusahaaan-perusahaan yang berada di Jawa Barat sebagai tanggungjawab social perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.
“UPTD Pendanaan Pembangunan Non Pemerintah akan mengoptimalkan pendanaan alternatif untuk pembiayaan program pembangunan Jawa Barat sebagaimana telah dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 terutama dalam pembangunan infrastruktur demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
