Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jawa Barat memastikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2020 tetap berjalan.
Kepala Disperkim Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan program rutilahu tahun ini menjadi salah satu program yang tidak terkena refocusing anggaran Covid-19. Menurutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap meminta program ini tetap berjalan.
“Kalau yang lain-lain kena, Rutilahu program strategis Pak Gubernur masih bisa bertahan,” katanya di Bandung, Kamis (27/8/2020).
Pada tahun 2020 ini, pihaknya menargetkan bisa memperbaiki 11.000 unit Rutilagu di 27 kabupaten/kota dimana nilai per unitnya mencapai Rp17,5 juta. “Targetnya 11 ribu unit, kami sekarang tengah sosialisasi, insyaallah September ini sudah mulai ada distribusi. Semoga ada kelancaran di keuangan,” kata Boy.
Menurutnya distribusi dan inventarisasi calon penerima calon lokasi (CPCL) oleh pihak desa dan kelurahan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“Nanti diverifikasi oleh kabupaten/kota. Secara teknis dan administrasi baru diajukan oleh BKM, LKM dan LPM ke aplikasi Si Rampak Sekar,” tuturnya.
Aplikasi Si Rampak Sekar sendiri merupakan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pusat. Menurutnya program rutilahu merupakan bantuan langsung provinsi ke masyarakat lewat tiga lembaga tingkat desa dan kelurahan. “Dari sisi proses ini melibatkan desa dan kelurahan,” kata dia.
Boy menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) program ini menargetkan bisa memperbaiki 100.000 unit Rutilahu. Awalnya, setiap tahun ditargetkan sebanyak 20.000 diperbaiki lewat program ini.
“Sekarang baru bisa 11 ribu, nanti 2021 jadi 31.500 unit, karena setiap tahun 20 ribu. Ada sisa 90 ribu tahun ini diakumulasikan ke 2021, termasuk sisa 2018 lalu masuk ke 2021,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
