Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pengemudi Angkutan Umum di Jabar Harus Difasilitasi Rapid Test

Rapid test seharusnya dilakukan pihak gugus tugas kepada pelaku jasa transportasi seluruhnya tanpa terkecuali, baik pengemudi baik angkutan khusus maupun angkutan umum.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 23 Juli 2020  |  11:44 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com,BANDUNG— Pengamat Transportasi Sony Sulaksono mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi rapid test Covid-19 terhadap seluruh pekerja transportasi.

Sony meminta rapid test dilakukan pihak gugus tugas kepada pelaku jasa transportasi seluruhnya tanpa terkecuali, baik pengemudi baik angkutan khusus maupun angkutan umum.

"Tetapi yang saya tahu, untuk rapid test, ojol masih disubsidi. Sementara untuk angkutan diserahkan kepada pemilik atau koperasinya. Ini kurang fair juga menurut saya. Harusnya semua difasilitasi. Kalau dilihat dari tingkat risiko, semua berisiko penularan," katanya di Bandung, Kamis (23/7/2020).

Jika alasan pemerintah lebih memerhatikan ojol dan taksi online karena lebih mudah dikoordinir, menurut Sony mengkoordinir pengemudi angkutan umum juga bukan hal yang sulit, sebab mereka memiliki organisasi yang menaungi.

"Ada koperasi angkutan umum, ada Organda yaitu perkumpulan para pengusaha angkot Supir juga tergabung dalam koperasi. Di Bandung ada empat koperasi yang menaungi supir angkutan umum. Jadi kalau dibilang sulit ya tidak juga karena angkutan umum ada organisasinya. Tinggal bagaimana mengkoordinasikan antara organda dan koperasi," ujarnya.

Sony memahami terkadang sulit menyosialisasikan peraturan baru kepada organisasi angkutan umum karena perbedaan pendapat. Namun saat ini, seluruh pihak harus mau mengukuti regulasi penanggulangan dampak dan pencegahan Covid-19.

Pihaknya melihat di masa pandemi ini pemerintah seharusnya juga memberikan perhatian yang besar kepada angkutan umum seperti angkot, taksi meter (argometer), travel antar kota, bus Kota atau bus antar provinsi dan termasuk ojek pangkalan. Sebab bagaimana pun angkutan umum merupakan angkutan legal yang harus diberdayakan dan di masa pandemi ini keduanya menghadapi resiko yang sama.

"Ini keberpihakan yang salah. Kalau masalah terdampak, semua susah dan terkena dampaknya. Namun saya rasa ojol masih memiliki harapan dengan melayani pengantaran barang dan makanan. Sementara angkutan umum hanya bergantung pada penumpang, sewa pun dilarang karena trayeknya sudah diatur," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov jabar Virus Corona
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top