Bisnis.com, BANDUNG - 10 Unit Induk PLN di wilayah kerja Jawa Barat melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 27 Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat guna menyertifikasi 7.300 persil tanah yang masih belum tercatat sebagai aset negara.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah Sumaryadi menargetkan 70 persen lahan yang masih belum tersertifikasi bisa selesai dilakukan .
"Minimal 70 persen, kita targetkan mana yang bisa kita selesaikan, ini waktu tinggal enam bulan kurang," ungkap Sumaryadi di Bandung, Kamis (16/7/2020).
Dia menjelaskan, dari 7.266 aset yang belum tersertifikasi terbagi menjadi empat klaster. Klaseter pertama yakni aset yang merupakan peninggalan zaman Belanda yang asetnya belum tersertifikasi namun sudah digunakan oleh PLN.
Klaster ke dua adalah lahan yang suratnya perlu diperbaharui lantaran sudah kadaluarsa.
"Ke tiga adalah suratnya ada kita kuasai tapi lahannya dikuasai oleh orang lain," jelasnya.
Dan ke empat, adalah lahan yang sertifikatnya tidak dikuasai dan juga lahannya tidak dikuasai oleh pihak lain. Sehingga dengan empat klaster ini diharapkan tahun ini bisa terealisasi target tersebut.
Menurutnya, kerja sama tersebut adalah bentuk komitmen dan sinergi antara PLN dan BPN dalam upaya mempercepat proses pengadaan lahan, sertifikasi tanah, penyelesaian permasalahan hukum aset, serta pengamanan, pendayagunaan, dan pembenahan aset yang dimiliki oleh PLN, demi keberlangsungan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sampai dengan akhir tahun 2019, PLN memiliki 92.213 persil tanah yang terdiri dari 28.282 persil tanah (30,67%) sudah bersertifikat dan 63.931 persil tanah (69,33%) belum bersertifikat," terang Sumaryadi.
7.266 sertifikat baru tersebut juga merupakan bentuk dukungan capaian target 100 persen aset tanah PLN bersertifikat yang terdiri dari aset tanah PLN UIT JBB, UIT JBT, UIP2B, Kantor Pusat, UIP ISJ, UIP JBB, UIP JBT I, UIP JBTB II, UIP JBT II, UID Jabar, UID Jaya, Puslibang dan Pusdiklat.
Target ini tentunya diharapkan dapat terwujud dengan tidak lepas dari dukungan penuh dan sinergi antara PLN dengan Kanwil BPN dan Kantah BPN Kabupaten/Kota di Jawa Barat, serta Pemerintah Daerah setempat.
Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat sejumlah proyek PLN yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akan mendukung keandalan dan pasokan listrik di Indonesia, terutama di Sistem Kelistrikan Jawa-Bali. Proyek-proyek tersebut diantaranya Proyek PLTA Jatigede 2x55 MW, PLTA UCPS 4x260 MW, PLTU Indramayu 1x1000 MW, PLTA Matenggeng 935,6 MW, Gardu Induk dan SUTT 150 kV terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), SUTET 500 kV Batang- Mandirancan Sec 2, SUTET 500 kV Mandirancan-PLTU Indramayu, SUTET 500 kV PLTU Indramayu-Cibatu (Deltamas), GITET 500 kV Bandung Selatan, GISTET 500 kV Sukatani, SUTET 500 kV Bandung Selatan Incomer, GIS 150 kV Sukatani New, SUTET 500 kV Muara Tawar – Bekasi, SUTET 500 kV Priok - Muara Tawar, SKTT 150 kV Halim - Poncol Baru II, SKTT 150 kV Halim - Bekasi II, Gardu Induk 150 KV Bunar Baru, SUTT 150 KV Bunar Baru - Rangkasbitung II, SUTT 150 KV Palabuhan Ratu - Bayah, SUTT 150 KV GI Maligi- GI Indoliberty.
"Kami sangat mengapresiasi semua dukungan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN RI khususnya dalam hal ini Kanwil BPN Jabar dan Kantah BPN Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang telah diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang diselenggarakan hari ini," tutup Sumaryadi.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama menuturkan, pihaknya akan berupaya maksimal dalam menyelesaikan target sertifikasi lahan milik PLN di 7.266 titik di Jabar.
"Tergantung PLN (cepat atau tidaknya), akan kami atur dari sela-sela target kami, ada PTSL, pengadaan tanah, reforma agraria, disela-sela itu akan digunakan menyelesaikan aset PLN," ungkapnya.
Namun, ia meminta PLN untuk menginventarisasi mana saja lahan yang masuk pada klaster satu, dua, tiga dan empat agar bisa dilakukan akselerasi pencatatan.
"Jadi kaget juga saya, ternyata di Jabar masih 7.000 sekian yang belum disertifikasi, ini dipetakan dulu setiap klaseternya,"
Menurutnya, yang mungkin bisa diakselerasi hingga akhir tahun 2020 adalah lahan di klaster satu, dua dan sedikit klaster tiga.
"Yang sangat mungkin digenjot untuk sisa anggaran tahun ini adalah masuk klaster satu dan dua yang klaster tiga sedikit, empat butuh waktu untuk menyelesaikan secara komprehensif agar tidak terjadi kegaduhan," tandasnya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
