Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyerap 10 juta produk masker yang diproduksi usaha kecil dan menengah (UKM).
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji, mengatakan upayanya menyerap produk-produk masker yang diproduksi oleh UKM ini akan dibiayai oleh APBD Jabar melalui pos belanja tidak langsung.
"Jadi kami diberikan tugas oleh tim gugus tugas untuk melaksanakan penyerapan produk-produk UKM, khususnya dalam tahap pertama adalah bagaimana menyerap masker, kita punya target 10 juta masker produksi UKM itu diserap oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (6/7/2020).
Di tahap awal, pihaknya telah menginventarisasi sekitar 800-1.000 UKM yang memproduksi APD dan masker untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Dari angka segitu, di tahap awal kita ditargetkan ada dua juta masker yang harus kita serap dari UKM, alhamdulillah sudah dilakukan,” ujarnya.
Kusmana menegaskan meski jumlahnya besar namun UKM yang digandeng tetap melewati proses seleksi. “Ada seleksi karena memang walaupun di masa pandemi ini, tetap proses pengadaan barang jasa kita lakukan bagaimana memilih yang layak," ujarnya.
Masker yang sudah dibeli ini secara bertahap didistribusikan kepada lembaga, dinas, pasar, pesantren, dan lembaga lainnya yang membutuhkan masker.
"Minimal tukang jahit ada pemasukan, tertolong. Terus juga tenaga kerja tertolong, produksi bangkit, dan dia minimal ada keuntungan buat mereka untuk bangkit kembali karena kebanyakan memang terhambat dan terdampak," ujarnya.
Sejak awal 2020, katanya, terdapat 37.199 UKM di Jawa Barat yang terdampak. Padahal sebelumnya pada krisis moneter 1998, UKM di Jabar tidak terlalu banyak yang terdampak. Dari angka tersebut, ujarnya, UKM yang sama sekali berhenti beroperasi sampai 40 persennya, walaupun ada juga yang meningkat ada yang meningkat sekitar 3 persen.
"Menyikapi hal tersebut sebetulnya stimulus pemerintah terkait dengan kendala yang dihadapi sudah dilakukan. Di pasar juga sudah mulai menurun daya beli masyarakat. Pemerintah provinsi sejalan dengan pemerintah pusat yang pertama adalah relaksasi pembayaran kredit. Contohnya program KUR, suku bunganya dibebaskan atau tidak dibayar karena ditanggung oleh pemerintah selama tiga bulan pertama," ujarnya.
Saat ini UKM di Jabar meningkatkan kapasitas pemasarannya di tengah pandemi ini, melalui digitalisasi. Mereka menjual produknya secara online dan angka UKM Jabar yang menjual barangnya secara online naik dari 17 persen jadi 20 persen lebih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
