Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial pada warga seluruhnya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Dudi Sudrajat Abdulrachim mengatakan dalam penyaluran bansos dampak Covid-19 data menjadi salah satu kendala, terutama menyangkut data DTKS.
“Kita Senin kemarin menunggu data DTKS dari Kemensos. Waktu Minggu, kami dengan Pak Sekda vicon [video conference] dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin bahwa yang DTKS itu tadinya kita ingin usulkan semua diserahkan kepada kementerian,” katanya, Rabu (17/6/2020).
Jika data DTKS diserahkan dan dikelola Kemensos maka pemerintah provinsi hanya akan berkonsentrasi mengurus data non DTKS yang jumlahnya jauh lebih besar. “Tapi sampai sekarang belum ada keputusan,” ujarnya.
Meski pihaknya juga memegang data DTKS dan sudah dikaji oleh BPKP, namun belum adanya keputusan dari Kemensos membuat penyaluran Bansos tahap II belum bisa dilakukan hingga hari ini. “Kalau dari kementerian sudah ada keputusan sebenarnya hari ini kita sudah bisa menyalurkan tahap kedua untuk DTKS,” katanya.
Menurutnya masyarakat juga mesti memahami bahwa temuan di lapangan data berubah-ubah karena ditemukan adanya bantuan ganda. Karena pihaknya enggan melakukan efisiensi di distribusi barang, barang yang ada untuk warga DTKS digunakan untuk non DTKS.
“Yang penting catatannya ada, jadi jangan sampai ada double, ada kehilangan barang itu enggak ada, kita jamin,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
