Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Relaksasi PSBB Dikhawatirkan Ciptakan Gelombang Kasus Covid-19 Semakin Besar

Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian‎ dan Analisa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung Ahyani Raksanagara ‎mengatakan adanya rencana relaksasi pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan sangat berisiko meningkatkan gelombang kasus Covid-19 semakin besar.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com 15 Mei 2020  |  14:25 WIB
PSBB di Kota Bandung - Bisnis
PSBB di Kota Bandung - Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG - Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian‎ dan Analisa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung Ahyani Raksanagara ‎mengatakan adanya rencana relaksasi pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan sangat berisiko meningkatkan gelombang kasus Covid-19 semakin besar.

Padahal, sejak diberlakukannya PSBB khususnya di Kota Bandung‎, terjadi pelambatan reproduksi Covid-19 dari yang asalnya 1,14, setelah dilakukan PSBB menurun menjadi 1,06.

"‎Kalau ini dilonggarkan, yang terdepan adalah pengawasan terhadap implementasi dari upaya pencegahan baik individu ataupun institusi, maka pengawasan akan lebih berat," kata Ahyani, di Balai Kota Bandung, Jumat (15/5/2020).

Kekhawatiran Ahyani memang berdasar, karena memang hingga saat ini vaksin atau obat untuk Covid-19 masih belum ditemukan. Bahkan, kalaupun sudah ditemukan, proses pabrikasi obat ataupun vaksin bisa memakan waktu yang tidak sebentar.

"Ini kalau belum ada vaksinnya, upaya yang bisa kita kedepankan adalah melakukan langkah pencegahan," jelas dia.

Ia menegaskan, meski ada rencana ada pelonggaran pada masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun untuk beraktifitas, namun virus ini kata dia terus menyebar dari satu inang ke inang yang lain.

Menurut dia, dari masukan yang ia terima dari para ahli epidimiologi, kemungkinan terburuk yang terjadi akibat dari pelonggaran aktivitas ini adalah terjadinya gelombang kasus Covid-19. ‎

‎Selain itu, ia juga menjelaskan, kriteria yang dikeluarkan oleh WHO beberapa hari lalu terkait syarat relaksasi cukup berat.

Yakni, ‎pertama, dari aspek epidimiologi, sebuah daerah diperbolehkan melakukan relaksasi jika dalam 14 hari terakhir angka reproduksi Covid-19 dibawah 1 dan terus menurun.

‎"Atau dalam tiga minggu kasusnya kasusnya mengalami penurunan," kata dia.

Ke dua, kemampuan sumber daya kesehatan pun harus memadai, seperti jika nanti terjadi kenaikan kasus 20%, apakah tetangani atau tidak.

"Sarana harus masih tersedia, nah itu baru orang bisa melonggarkan. Karena kalau tiba-tiba ada gelombang yang agak naik, masih bisa tertahan," ungkap dia.

Ke tiga adalah kemampuan surveilans. Artinya kemampun pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi harus baik.

"‎Kemampuan surveilans itu tadi karena sudah ada dilakukan pelonggaran, orang mulai keluar, maka pelacakan harus lebih aktif, jadi di tracing," jelas dia.‎

Oleh karenanya, masalah pada Pandemi Covid-19 ini bukan seperti pilihan ganda, pilih antara kesehatan atau ekonomi. Tapi ini harus dilakukan secara komprehensif diawali oleh kedisiplinan dari masyarakat dan didukung regulasi yang baik dari pemerintah.

"Maka sebelum obat dan vaksin kita temukan, kita harus melakukan langkah-langkah ini," tandas Ahyani. (k34)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top