Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

38 Juta Jiwa di Jabar Terdampak Covid-19, Ridwan Kamil Singgung Ketidakadilan Fiskal

Dampak ekonomi-sosial dari pandemi Covid-19 membuat kurang lebih 2/3 dari total populasi Jabar membutuhkan bantuan negara.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan video conference bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bupati/wali kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) serta Sekretaris Daerah Banten yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/5/2020) malam.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan video conference bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bupati/wali kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) serta Sekretaris Daerah Banten yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/5/2020) malam.


Bisnis.com,BANDUNG--Dampak ekonomi-sosial dari pandemi Covid-19 membuat kurang lebih 2/3 dari total populasi Jabar membutuhkan bantuan negara.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Covid-19 ini adalah perang yang meluluhlantahkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

Menurutnya terdapat peningkatan jumlah peduduk Jabar yang diberi subsidi yakni dari 9,4 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa atau lebih dari 2/3 dari total 50 juta jiwa populasi di Jabar. Adapun kepadatan penduduk Jabar yang perlu dibantu mayoritas ada di wilayah selatan.

“ 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa,” tuturnya, Minggu (10/5/2020).

Terkait hal tersebut, pihaknya menyoroti pentingnya keadilan fiskal, yakni perspektif anggaran yang perlu diterapkan pemerintah pusat ke daerah harus berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

Provinsi Jabar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya berkaitan dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa bukan jumlah penduduk.

“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19, anggaran sedikit penduduk kita (Jabar) banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper