Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad, Rabu (8/4/2020).
Verifikasi amat krusial supaya bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah pemerintah kabupaten/kota mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan prakerja,” kata Daud.
Pemda Provinsi Jabar menganggarkan Rp4 triliun, sebelumnya Rp3,2 triliun, untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima sebetulnya posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya.
“Kita masih hitung, yang jelas apa yang disampaikan untuk jaring pengaman sosial itu sebesar kurang lebih Rp4 triliun, untuk kesehatan Rp2,8 triliun. Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
