Bisnis.com, CIREBON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Lutfhi, menyebutkan, pemerintah daerah harus menganggarkan sebagian dari Rp4 triliun anggaran pendapatan dan belanja (APBD) untuk permasalahan pengangguran.
Lutfhi mengatakan, DPRD Kabupaten Cirebon memiliki program prioritas untuk mendorong pemerintah agar menuntaskan permasalahan pengangguran. Dari APBD tersebut, dianggap bisa menciptakan ribuan kesempatan kerja baru.
"Pemerintah harus bisa mengukur anggaran tersebut untuk kepentingan banyak orang," kata Lutfhi di kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (14/2/2020).
Lutfhi mengatakan, setelah mampu menganggarkan, pihaknya kemudian mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan tentang kawasan industri. Langkah yang harus diambil yaitu, membuat payung hukum, perencanaan, dan infrastruktur.
"Wujudkan kawasan industri di wilayah Cirebon Timur," katanya.
Ia menambahkan, bila kawasan industri telah dibangun oleh pemerintah daerah, dipastikan banyak investor-investor dari luar daerah sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
Selain itu, pemerintah pun harus merancang program pencetakan 10.000 entrepreneur baru. Sehingg nantinya, pemerintah jangan hanya melalukan soal pelatihan, tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kalau sudah banyak UMKM, menjadi kesempatan lain juga untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan warga mempunyai skill yang baik, kompetensi, dan daya saing," katanya.
Berdasarkan informasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon, jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon sebanyak 68 ribu lebih. (K45)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
