Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung masih menunggu regulasi terkait penerapan kartu pra kerja yang menjadi salah satu janji kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, Kota Bandung bersama DKI Jakarta menjadi pilot projek program ini yang diminta Jokowi bisa mulai berjalan awal tahun 2020. Namun, hingga Februari masih belum ada tindak lanjut dari program ini.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung Arief Syaifudin menuturkan, di Kota Bandung sendiri ada lebih dari 96 ribu warga yang tidak memiliki pekerjaan. Pihaknya akan menunggu jatah dari pemerintah pusat terkait kuota kartu pra kerja tahap awal ini.
Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kota Bandung siap menjalankan program tersebut.
"Namun memang kami Disnaker Kota Bandung siap dijadikan kota contoh dan terimakasih kepada pak presiden menunjuk Bandung menjadi (lokasi) uji coba," ungkap Arief, di Balai Kota Bandung, Selasa (4/2/2020).
Menurut dia, kartu ini menjadi salah satu program yang baik untuk mengentaskan pengangguran di Kota Bandung. Saat ini ujar Arief, pengangguran di Kota Bandung berhasil diturunkan dari target RPJMTD 8,2% menjadi 8%.
"Meskipun seperti itu kami tidak bisa leha-leha, kita harus tetap melakukan langkah langkah karena Bandung usia produktifnya lagi tinggi. Ini juga yang harus kami persiapkan dan mudah mudahan dengan kartu pra kerja bisa menjawab ini," jelas Arief.
Lebih jauh, ia menuturkan langkah lain yang dilakukan Disnaker Kota Bandung adalah dengan mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Salah satunya yakni ke Negeri Sakura, Jepang.
"Karena kalau kita mempersiapkan tenaga kerja tapi lapangan kerjanya tidak berimbang sayang tidak bisa diberdayakan. Dalam hal ini kan Bandung bekerja sama dengan Jepang. Kita sudah komunikasi dengan Jepang untuk mengirimkan tenaga kerja," ungkap dia. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
