Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan penolakan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.
Ridwan Kamil mengatakan dirinya menolak wacana tersebut karena merupakan produk dari pemilihan langsung. “Saya kan produk Pilkada langsung faktanya pilkada mahal tapi kalau dikembalikan ke DPRD saya kira kurang tepat,” katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/11/2019).
Menurutnya dibanding mewacanakan soal pilkada dipilih DPRD, lebih baik pemerintah memikirkan solusi agar biaya Pilkada bisa lebih murah. Dia menilai salah satu jalan keluarnya adalah elektronik voting.
“Di India sudah pakai digital voting, kalau di kita mohon maaf masih memakai saksi. Ada 8 pasang [kepala daerah] harus ada 8 saksi kalikan berapa ribu TPS. Kalau boleh jujur cost termahal itu ada di saksi, jumlah TPS banyak harus menyediakan dan membayar saksi,”paparnya.
Ridwan Kamil menilai pemerintah harus menelusuri mahalnya ongkos Pilkada untuk kemudian membuat kesimpulan teknis. “Karena yang saya tahu di lapangan, cost terbesar itu saksi,” ujarnya.
Dia mengaku saat mencalonkan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar biaya untuk saksi sangat besar. “Saya sampai menggadaikan Harley yang sampai sekarang nggak balik lagi, [keluar] banyak pokoknya. Saksi itu bisa setengahnya [biaya yang dikeluarkan kandidat],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
