Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sekda Jabar Pastikan Hati-hati Cari Solusi RSUD Al Ihsan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan keputusan terkait tuntutan ratusan karyawan RSUD Al Insan usai mendapatkan informasi yang komprehensif.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan keputusan terkait tuntutan ratusan karyawan RSUD Al Insan usai mendapatkan informasi yang komprehensif.

Pj Sekda Jabar mengatakan pihaknya akan merapatkan terkait jalan keluar di rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat tersebut meski diakui masalah yang dihadapi bukan hal yang sederhana.

“Memang ada masalah dan sebetulnya masalah itu kompleks ya, kita berusaha menyelesaikan itu dan memang harus diselesaikan,” katanya di Bandung, Minggu (10/11/2019).

Menurutnya penuntasan masalah di Al Ihsan termasuk dengan rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan sosok Direktur Utama Al Ihsan dalam waktu dekat. “Soal direktur, kemarin pak gubernur baru tiga calon, baru wawancara. Mudah-mudahan bisa segera [ditetapkan],” katanya.

Daud mengatakan untuk jangka pendek pihaknya tengah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya termasuk informasi dari banyak pihak. “Tidak juga tidak satu pihak dari yang kemarin demo, saya liat dari plt [direktur] seperti apa, dari sejarah sepertu apa, aspek hukum gimana?” Paparnya.

Menurutnya Pemprov akan bersifat hati-hati dalam mengeluarkan keputusan. Juga menimbang banyak aspek agar urusan ini tidak mengganggu pelayanan di RSUD.

“Kan kita juga kalau memutuskan sesuatu harus hati-hati jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah. Intinya pelayanan jangan sampai terganggu,” paparnya.

Sebelumnya, layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan, Bale Endah, Kabupaten Bandung pada Senin (4/11/2019) pagi sempat terhenti setelah ratusan pegawai menuntut kejelasan status.

Demo yang dilakukan para pegawai dimulai pada pagi hari hingga menjelang siang. Setelah itu, sebagian dari mereka mulai kembali melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit milik Pemprov Jabar ini.

Ketua Forum Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan Ahmad Husaeni mengatakan dalam aksi ini ada empat tuntutan yang menjadi fokus, yakni meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan status pegawai Non PNS yang berkeadilan, penggajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak pesangon dan transparansi dalam open biding Direktur RSUD Al Ihsan definitif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper