Bisnis.com,BANDUNG—Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Barat diminta segera menyiapkan dokumen administrasi seiring dimulainya pemeriksaan laporan keuangan APBD 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pj Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan BPK pekan depan akan memulai pemeriksaan terperinci pada sejumlah laporan keuangan OPD Pemprov. “Empat hari ini kami kumpulkan dulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan BPK,” katanya di Gedung Sate, Jumat (8/11/2019).
Menurutnya belajar dari pemeriksaan BPK tahun lalu, teknis pemeriksaan terperinci dipastikan akan menggali informasi lebih detil dan sangat ketat. “Setiap tahun begitu, itu namanya pemeriksaan terperinci,” ujarnya.
Karena itu pihaknya meminta OPD untuk menyiapkan dokumen selengkap mungkin guna mendukung kelancaran pemeriksaan oleh BPK. “Pemeriksaan terperinci mulai 11 November selama 43 hari, nanti ada juga cek fisik ke lapangan,” katanya.
Secara penyerapan APBD Jabar 2019 sendiri masih belum optimal. Dari catatan yang ada, serapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertinggi yaitu Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang sudah mencapai 83,11 persen, disusul oleh Inspektorat sebesar 80,39 persen, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada urutan ketiga dengan serapan 80,37 persen.
Selain itu, ada tiga SKPD dengan serapan terendah yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 24,97 persen, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 30,55 persen dan Dinas Perhubungan 30,36 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
