Bisnis.com,BANDUNG--Pemprov Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru saja mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tertinggi untuk 9 indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja.
Kadisnakertrans Jabar Moh.Ade Afriandi mengatakan penghargaan terhadap IPK tertinggi untuk Jawa Barat ini dicantumkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 249 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemda Provinsi Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2019.
“Pemda Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Provinsi dengan IPK Terbaik pada Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja. Hal ini memang dengan fakta bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia,” katanya kepada Bisnis, Rabu (16/10/2019).
Menurutnya penghargaan IPK ini merupakan tolok ukur penting kinerja disnakertrans tingkat provinsi. Dengan program-program unggulan Disnakertrans Jabar pada saat ini, diantaranya Smartnakertrans, Migran Juara, dan Milenial Juara, Jabar seharusnya dapat meraih berbagai penilaian tertinggi di beberapa kategori. “Tinggal sekarang kita harus mempunyai sistem pelaporan dan pemberkasan yang lebih baik kepada Kemnaker,” ujarnya.
Ade menilai yang paling ideal dalam meraih IPK tertinggi pada indikator Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja adalah apabila juga disertai dengan IPK yang tinggi pada indikator Produktivitas Tenaga Kerja. Karena ini menunjukkan perimbangan yang baik antara produktivitas kerja yang ditunjukkan dengan remunerasi berupa upah yang diterima.
“Jawa Barat sudah memberikan besaran pengupahan yang melampaui KHL hampir di seluruh kabupaten/kota. Ini saatnya kita juga dapat menunjukkan tingkat produktivitas yang juga tinggi,” tuturnya.
Ade memaparkan Menaker sendiri menilai seluruh pemerintahan baik pusat sampai ke daerah pada saat ini telah menyadari bahwa ketenagakerjaan baik kementerian dan dinas bukanlah instansi yang marginal dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Karena instansi ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan pemerintah di dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Sehingga harus dipahami bahwa intansi ini adalah instansi garis depan (front line). Hal ini sejalan dengan pemikiran Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang telah sejak awal menyatakan bahwa OPD ini merupakan OPD garis depan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
