20 Persen ASN tak Tahu Apa yang Dikerjakan, Jabar Siapkan e-RK

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan aplikasi e-RK (electronic-Remunerasi Kinerja atau Remunerasi Kinerja Elektronik).
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  13:23 WIB
20 Persen ASN tak Tahu Apa yang Dikerjakan, Jabar Siapkan e-RK
Ridwan Kamil - Bisnis/Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan aplikasi e-RK (electronic-Remunerasi Kinerja atau Remunerasi Kinerja Elektronik).

Aplikasi ini mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar untuk mengisi laporan harian terkait tugas yang telah dikerjakannya.

Aturan ini dilakukan berdasarkan hasil survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia yang menyebutkan sekitar 20 persen ASN di Jawa Barat masih belum memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang harus dikerjakan.

Hal itu, dinilai sangat menghambat birokrasi aparatur dan memperlambat kinerja sehingga berdampak pada kurangnya pelayanan kepada masyarakat. “Merespons terhadap survei nasional itu, salah satunya kita memulai yang namanya aplikasi e-RK, aplikasi yang harus diisi oleh PNS setiap hari kerja," kata Ridwan Kamil.

"Apa yang diisi, apa yang dikerjakan, nyambung tidak terhadap Tupoksinya, kemudian memberikan bukti lampiran. Orang malas pasti tidak bisa mengisi, karena tidak tahu apa yang harus dideskripsikan,” tambahnya.

Saat memberikan paparan terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (2/10/19) itu, Emil --sapaan akrab Ridwan Kamil-- juga menjelaskan bahwa e-RK ini memiliki akumulasi poin.

Poin ini nantinya akan berimbas pada Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diterima masing-masing ASN. Emil menegaskan bahwa penerapan aplikasi ini dimulai pada bulan Oktober 2019.

“Ini nanti ada poinnya. Kalau poinnya benar dan tinggi, maka tunjangannya lebih tinggi. Itu akan dimulai bulan Oktober ini,” kata Emil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar

Editor : Ajijah
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top