Bisnis.com, BANDUNG -- Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Oded M Danial dan wakilnya Yana Mulyana dinilai masih belum mampu mengurai permasalahan kemacetan di Kota Bandung. Terlebih pertumbuhan masyarakat Kota Bandung dan juga pendatang yang berkerja di Kota Bandung kian bertambah sehingga dalam aktifitas keseharian yang mayoritas menggunakan kendaraan pribadi berdapak pada semakin banyaknya titik kemacetan di Kota Bandung.
Berdasarkan survei yang dilakukan Indonesian Politics Reserch and Consultaning (IPRC) kepada 440 sampel dengan berbagai kategori, kemacetan menjadi problem paling tinggi yang harus diselesaikan dengan capaian 28%. Setelah sektor ini, warga juga keluhkan penganan harga kebutuhan pokok dan sampah dengan 13,3% dan 7,6%.
Direktur IPRC Firman Manan mengkau masalah kemacetan memang tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemipin di Kota Bandung, namun menjadi permasalahan yang kerap melekat di kota-kota besar lainnya.
Bahkan Firman menyebut, masalah macet di Kota Bandung juga tidak terselesaikan oleh wali kota-wali kota Bandung sebelumnya, salah satunya Ridwan Kamil.
"Dan sampai hari ini (satu tahun Oded-Yana) memang belum bisa diselesaikan," ujar Firman, di Kota Bandung, Senin (30/9).
Firman menuturkan memang dalam membangun infrastruktur pengurai kemacetan tidak lah murah. Namun hal tersebut jangan sampai menjadi alibi dari Wali Kota Bandung. Ia menilai masih banyak cara untuk menghadirkan infrastruktur penunjang lalu lintas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
"Tinggal bagimana cara komunikasi dan koordinasi dari pemkot agar bisa menarik anggaran," paparnya.
Sementara itu, Akademisi Fisip yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Idil Akbar menuturkan sebelum masa jabatan Oded M Danial dan Yana Mulyana, Ridwan Kamil bersama Oded di periode sebelumnya sudah banyak merancang skema pengentasan masalah kemacetan. Sperti memperbanyak keberadaan bus kota hingga pembuatan terowongan bawah tanah (underpass) di sekitar Cileunyi-Cibiru.
Sayangnya sejumlah program tersebut tidak berjalan optimal bahkan ada yang terbengkalai sehingga keinginan mengatasi kemacetan tidak tuntas dalam satu periode tersebut. Idil pun meminta pemerintahan sekarang di mana Oded naik menjadi Wali Kota Bandung bisa meneruskan program sebelumnya yang tidak jalan.
"Dalam setiap program untuk mengurai kemacetan pasti akan ada pembebasan lahan juga. Ini memang konsekuensi ketika ingin membuat mobilitas masyarakat lebih nyaman," ungkap Idil.
Ditemui di acara yang sama Ketua Bidang Polhukam PKS Yugi Sukriana menilai Pemkot Bandung di bawah Oded M Danial sebenarnya bukan tanpa usaha dalam usaha mengurai kemacetan. Saat ini misalnya, pemkot bekerjasama dengan pemprov sudah tengah menjalankan dua pembangunan jembatan layang. Dua infrastruktur ini dianggap bisa mengoptimalkan laju kendaraan sehingga titik kemacetan terurai.
Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengurai kemacetan adalah dengan melakukan rekayasa sejumlah jalan protokol yang biasanya tersendat karena jumlah kendaraan menumpuk. Meski rekayasa jalan ini mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena dianggap hanya memindahkan titik kemacetan, tapi pemkot yakin cara tersebut sudah benar.
"Jadi memang opsinya itu pengurangan jumlah kendaraan, penambangan kapasitas jalan, atau rekayasa jalan," ungkap Yugi. (k34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
