Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikritik tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah di Jawa Barat.
Menanggapi kritik tersebut Ridwan Kamil mengaku dirinya terus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan 27 kepala daerah di Jawa Barat.
Ridwan Kamil mengatakan sedari awal menjabat pihaknya sudah mewadahi komunikasi dengan pimpinan kabupaten/kota lewat acara informal bernama Kopdar (Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Rangka Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat).
"Selama lima tahun dulu di zaman kepemimpinan sebelumnya tidak pernah sekali pun kepala daerah diadakan pertemuan formal kan. [Sekarang] Setahun tiga kali," kata Ridwan Kamil di Bandung, Minggu (8/9/2019).
Ridwan Kamil menganggap wajar jika ada sejumlah kepala daerah punya letupan-letupan inisiatif seperti yang dilakukan Wali Kota Bekasi atau Wali Kota Bogor. "Tapi bukan artinya adanya misskomunikasi, yaitu memang punya kehendak yang ingin disampaikan kepada publik," katanya.
Seperti diketahui, Wali Kota Bekasi menyatakan wilayahnya siap bergabung dengan Jakarta, sedangkan Wali Kota Bogor menggagas pembentukan provinsi Bogor Raya. Dua kepala daerah itu seakan menyiratkan keinginan untuk "lepas" dari Provinsi Jawa Barat.
Atas upaya itu, Ridwan Kamil menampik tudingan jika pihaknya kurang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan koleganya di daerah. "Makanya kalau di Jabar kurang, kurang apa lagi? Per empat bulan kita berkumpul membahas dinamika di daerah tingkat 2," tuturnya.
Plh. Sekda Jabar Daud Ahmad menambahkan lewat program tersebut koordinasi dan sinkronisasi Pemprov Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menguat. Selain itu, KOPDAR-GWPP menjadi wadah bagi Kepala Daerah untuk mengutarakan inovasi pembangunan di daerahnya.
"Mudah-mudahan upaya ini dapat lebih mudah menyinergikan program-program pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota," ucapnya.
Daud menyatakan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sekaligus perpanjangan tangan Presiden bertugas memastikan pelaksanaan urusan di daerah Kabupaten/Kota berjalan lancar dan sesuai kebijakan.
"Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efesien, efektif dan berkesinambungan," katanya.
Sebelumnya kritik soal buruknya komunikasi dilansir oleh Pengamat Politik Unpar Asep Warlan Yusuf. Menurut Asep dalam setahun kepemimpinan, Ridwan Kamil dan Uu Rukmana belum membangun bentuk komunikasi yang solid.
"Apakah Emil [Ridwan Kamil] bisa mengajak keberhasilan Jabar sebagai keberhasilan daerah? Jangan sampai ngabret sendiri, tapi sesungguhnya dia tidak bisa kick off sama-sama dengan kabupaten/kota," kata Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
