Kemendagri Evaluasi Gelaran Pileg dan Pilpres di Jawa Barat

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menerima Tim Ahli Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Kamis (4/9/19).
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 05 September 2019  |  10:09 WIB
Kemendagri Evaluasi Gelaran Pileg dan Pilpres di Jawa Barat
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad (kiri) - Bisnis/Wisnu Wage
Bisnis.com,BANDUNG—Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menerima Tim Ahli Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Kamis (4/9/19).
Dalam pertemuan tersebut, Tim Ahli Peneliti mewawancarai Daud terkait gambaran evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.
"Mereka (tim peneliti) akan mengumpulkan data-data yang kemudian menjadi suatu bahan evaluasi dan akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri," kata Daud.
"Tim ini, tadi saya tanya, ternyata memang disebar ke seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Barat (pengarah) yang memimpin adalah Prof. Djohermansyah Djohan mantan Dirjen Otda, kemudian ada Prof. Siti Zuhro dan Prof. Kristiadi," tambahnya. 
Daud berujar bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2019 di Jawa Barat berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali. Bahkan, tingkat partisipasi Pilpres mencapai 75 persen dan Pileg mencapai 80 persen.
Artinya, lanjut Daud, masyarakat se-Jawa Barat antusias untuk memberikan pilihan suaranya dalam sebuah pemilihan yang demokratis.
"Selain itu, daerah tertinggi untuk (partisipasi) Pilpres dan Pileg ada di Kota Cimahi, mencapai angka partisipasi 87 persen. Kemudian yang terendah untuk Pilpres itu di Kabupaten Indramayu, sebesar 71 persen. Sementara, partisipasi Pileg terendah di Kabupaten Karawang," tutur Daud.
Adapun Kota Bandung sendiri akan menjadi sampel lokasi penelitian oleh tim ahli tersebut. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya contoh dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.
 
"Saya berharap dari hasil evaluasi, kemudian dari data-data yang secara objektif dikumpulkan oleh tim ini, bisa memberikan sebuah saran untuk Pilpres dan Pileg berikutnya," ucap Daud. 
"Apakah dari hasil evaluasi itu, (Pilpres dan Pileg) efektif dan efisien untuk disatukan seperti kemarin? Atau misalnya dipisah antara pemilihan Pilpres, kepala daerah dan Pileg," ujar Daud mengakhiri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar

Editor : Ajijah

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top